Erick Thohir: Bulog dan RNI Butuh Rp 40 Triliun untuk Amankan Stok Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, untuk mendorong ketahanan pangan nasional, perushaan pangan BUMN membutuhkan dana untuk menjalankan penugasannya sebagai stabilisator, dan offtaker.

“Kalau kita pingin punya stok pangan menyeluruh, Bulog perlu Rp 24 triliun dan RNI Rp 16 triliun sebagai offtaker, tapi ini bukan uang hilang, tapi pinjaman dengan bunga murah,” kata Erick dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).

Erick Thohir menambahkan, hal tersebut sudah dibicarakan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Dia juga berharap hal ini dapat didukung melalui pendanaan murah dari para offtaker, yakni BUMN pangan.

Baca juga: Erick Thohir: Kalbar Potensial Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

“RNI sendiri menjadi catatan, saya sudah bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia, saya bicara dengan beliau bahwa keputusan dari Ratas, bagaimana ini BUMN bisa menjadi offtaker, Bulog sebagai stabilisator, dan RNI sebagai offtaker sesuai market mekanism,” kata Erick.

Dia menjelaskan, pihaknya tak mau menyalahi aturan BI, tapi di sisi lain dia menilai bahwa tidak mungkin jika BUMN pangan ditugaskan sebagai offtaker, namun dananya bersifat komersial dari bank.

Baca juga: Soal Merger Damri dan PPD, Stafsus Erick Thohir: Tinggal Proses Teknis Saja

“Kita mengharapkan ada dukungan. Kita juga enggak mau menyalahi aturan BI. Apakah BI bisa bantu pendanaan, tapi disini kita minta support ada pendanaan murah bagi offtaker. Enggak mungkin kita ditugaskan offtaker tapi pendanaan komersial bank, sangat tidak mungkin,” tegas Erick.

Erick Thohir menambahkan, pihaknya saat ini sudah membentuk project management office (PMO) bersama dengan Pahala Nugraha Mansury Wakil Menteri BUMN I, dan Kartika Wirjoatmodjo Wakil Menteri BUMN II.

“Tapi ini belum putus, kita mengusulkan penempatan dana offtaker ini tetap bertanggung jawab. Angka-angkanya sudah kita usulkan,” jelasnya.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir Sebut Negosiasi Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Tak Ganggu Timeline