Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Energi Nasional Ungkap Estimasi Biaya Bangun Pabrik Modul Surya

Kompas.com - 23/02/2023, 15:15 WIB
Kiki Safitri,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan berdasarkan feasibility study (FS/analisa teknis) dibutuhkan Rp 4 triliun untuk membangun pabrik pengolahan pasir silika menjadi modul surya.

"Kita sudah adakan FS. Kita butuh dana Rp 4 triliun untuk untuk bangun pabrik modul surya. Selama ini kita hanya instalasi, assembling saja. Kita belum punya pabrik," kata Djoko di Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Djoko mengatakan beberapa komponen untuk mendukung PLTS masih impor. Kabar baiknya, beberapa perusahaan di Tanah Air menyatakan minatnya untuk berinvestasi pada pembangunan pabrik modul surya.

Baca juga: Menteri ESDM: Subsidi Kendaraan Listrik mulai Berlaku Maret 2023

Djoko menilai ketertarikan investor tersebut lebih baik agar pembiayaan pabrik modul surya tidak harus menggunakan utang.

"Itu mau ditindak lanjuti, dan daripada meminjam uang dari bank. Jika mereka punya (dana), dari mereka saja. Tidak pinjam dari bank," ujarnya.

Selama ini, pasir silika banyak dihasilkan di Indonesia dengan mayoritas berada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Karena tidak adanya pabrik untuk pengolahan pasir silika menjadi modul surya, sehingga pasir silika dijadikan komoditi ekspor.

"Karena pabriknya belum ada. Kalau nanti pabriknya sudah ada, kita akan pakai di dalam negeri," kata dia.

Baca juga: Tak Berlaku Untuk Orang Kaya, Ini Syarat Penerima Subsidi Motor Listrik


"Sementara ini belum ada larangan ekspor, dan kalau kita belum ada pabriknya, kita enggak bisa melarang kan. Kecuali kita sudah membutuhkan banget dan pabrik kita cukup besar, bisa aja. Tapi kan sekarag belum ada," tambahnya.

Djoko mengungkapkan, minat beberapa perusahaan untuk berkontribusi tersebut lantaran ada tawaran dari AS untuk mengekspor pasir silika dari Indonesia.

Djoko berharap, harga modul surya yang diproduksi di Tanah Air tidak lebih mahal dari China. Selain itu juga, untuk meningkatkan nilai tambah, perlu adanya aturan wajib membeli produk dalam negeri, sehingga pembangunan pabrik modul surya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Masalahnya, kita bikin pabrik, tapi nanti harganya lebih mahal dari China, mereka akan impor lagi. Karena untungnya dari solar panel itu tipis ya," kata Djoko.

Baca juga: Pasang Sistem Panel Surya Kini Bisa lewat Aplikasi

"Sehingga para pemenang tender untuk pemasangan solar panel ini mereka lebih senang impor. Tapi kalau pemerintah memproteksi, wajib membeli produk dalam negeri, itu akan membantu," lanjutnya.

Adapun 4 perusahaan yang sudah komit untuk membangun pabrik pengolahan pasir silika menjadi modul surya, mencakup 3 BUMN dan 1 swasta. PT LEN akan bekerja sama dengan Indonesian Power, PT PLN, dan Pertamina. Dari swasta ada PT Agra Surya Energy.

"Peruaahan yang sudah, PT LEN, PT PLN, dan tinggal ajak Pertamina. Satu lagi, dari swasta, PT Agra Surya Energy. Kita sudah MoU, dan ini dalam proses FS, kita akan tunggu ground brekingnya saja," kata dia.

Baca juga: Kementerian ESDM: Indonesia Miliki Potensi EBT 3.686 GW untuk Modal Transisi Energi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Rilis
Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com