Setelah Pembakaran Pakaian Bekas Impor, lalu Apa?

PEMBERITAAN ramai memberitakan bahwa pemerintah ”perang” terhadap baju bekas impor. Telatkah langkah ini? Belum tentu. Tepatkah langkah ini? Belum tentu.

Perlu kajian yang lebih objektif untuk menyatakan bahwa ini merupakan aksi yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Perlu penelitian lebih mendalam, rasional, valid, dan objektif untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat. Namun, tidak mengapa, semua dapat dilakukan sambil berjalan.

Ketika dinyatakan bahwa ini dilakukan untuk melindungi UMKM, perlu ada pertanyaan lanjutan UMKM mana yang tepatnya dilindungi dan bagaimanakah mereka akan terlindungi?

Mengingat pasar bebas dan perdagangan bebas sudah tidak mungkin dielakkan. Kehidupan digital telah begitu merasuk ke ragam sendi kehidupan, termasuk dunia bisnis, sehingga siapapun, dapat menjual apapun, kapanpun, dan di manapun.

Ceruk Thrifting

KOMPAS.com/RIZKY SYAHRIAL Suasana Toko Pakaian Bekas Impor Milik Andriani (53), di Blok M Square, Jakarta Selatan, Kamis (16/3/2023).

Artinya, pasar ini mungkin lebih tepat disebut niche, karena tidak semua konsumen busana di Indonesia menyerbu ceruk ini.

Artinya, seperti logika pasar, fenomena ini adalah wajar dan biasa. Apalagi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, maka jelas ini merupakan pasar potensial bagi hampir seluruh komoditas, baik kategori primer, sekunder maupun tersier.

Komoditas baju bekas telah terbukti mampu masuk dan mengisi ceruk pasar ini. Sejumlah pelanggan rela berburu baju impor ini dengan berbagai cara, baik membeli secara daring, maupun menjelajah secara luring.

Pelaku industri kreatif mungkin adalah pasar terbaik dari komoditas ini, mengingat mereka identik dengan self branding dan aktivitas menjual gagasan. Sehingga, perlu didukung oleh outfit yang unik dan mampu membangum diferensiasi yang baik.

Namun demikian, dunia dinamis terus berputar. Efek dari bola salju komoditas pakaian bekas telah dirasakan ’mengganggu’ ekosistem bisnis lokal.

Sejumlah pelaku usaha lokal geleng-geleng kepala melihat dasyatnya serbuan tren ini. Sehingga Pemerintah perlu membangun perhatian khusus, demi kepentingan semua pihak secara berkeadilan.

Terkait pelarangan ini, sejatinya telah jelas dasar hukumnya, yaitu Permendag No 40 tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

Pada naskah tersebut juga telah disertakan LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

Maka sejatinya Pemerintah dapat bertindak tegas terhadap hal ini, untuk kemaslahatan yang lebih luas.