Program KUR Tanpa Agunan Mandek, Pemerintah Sentil Perbankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Indonesia atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih kesulitan mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan (jaminan) dari perbankan meski sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan NIB, Sertifikasi Halal, dan SNI di Kantor Kemenkop UKM, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

"Jadi kami bersama pak Teten (Menkop UKM) dan Presiden Jokowi ini ngomongnya tiap hari kredit tanpa anggunan Rp 20 juta sampai Rp 100 juta cukup NIB. Ini enggak jalan," kata Bahlil.

Baca juga: Pemerintah Genjot Pengembangan KUR Super Mikro

Bahlil mempertanyakan pihak perbankan yang masih menerapkan KUR dengan angunan meski pelaku UMKM sudah memiliki NIB.

Ia mengatakan, pemerintah tak ingin program tersebut tak berjalan sesuai rencana dan merugikan rakyat.

"Jadi kami jangan disuruh input tiap hari, jujur kalau perbankan ngomomg masalah kalian, supaya kami (Pemerintah) jangan (disebut) penipuan struktural, presiden sudah ngomong kredit tanpa anggunan bunga 3-4 persen, pak Menkop UKM juga ngomong ke saya," ujarnya.

Baca juga: Syarat dan Cara Ajukan KUR BRI 2023

Bahlil mengatakan, para pelaku UMKM tidak memiliki aset untuk dijadikan sebagai jaminan KUR. Karenanya, kata dia, NIB diharapkan dapat menutup kekurangan tersebut.

"UMKM apa yang mau dijamin, gerobaknya masih utang," tuturnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 460 triliun pada tahun 2023 dengan harapan dapat mempermudah UMKM mengakses pendanaan tanpa angunan.

"Jadi menurut saya selain NIB, Sertifikasi Halal, kita clear-kan juga soal penyaluran kredit," ucap dia.

Baca juga: Mentan SYL Dorong RPNN Optimalkan Penyerapan KUR Pertanian