Erick Thohir Perintahkan BUMN Tidak Gelar Halal Bihalal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, bahwa dirinya secara pribadi dan Kementerian BUMN tidak melaksanakan halal bihalal di lingkungan kementerian.

Hal itu diungkapkannya dalam postingan di akun Instagram resminya @erickthohir, serta di akun resmi Kementerian BUMN @kementerianbumn pada Senin (24/4/2023).

"Menteri BUMN dan jajaran Kementerian BUMN tidak melaksanakan halal bihalal di lingkungan kementerian," ungkapnya.

Selain itu, Erick juga memerintahkan kepada semua BUMN untuk tidak melaksanakan halal bihalal, melainkan fokus menjalankan rencana rekrutmen BUMN yang akan dimulai Mei 2023 mendatang.

Baca juga: Mahfud MD Minta Kantor Pemerintahan Tunda Halalbihalal hingga 1 Mei 2023

"Memerintahkan kepada semua BUMN untuk tidak melaksanakan halal bihalal, tetapi segera fokus menjalankan rencana rekrutmen BUMN dan juga pembuatan pasar murah secara bersama," kata Erick Thohir.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim, Mahfud MD meminta, kegiatan halal bihalal di lingkungan kementerian dan BUMN ditunda, atau tidak dilakukan pada pekan pertama usai cuti bersama.

Dengan demikian, halal bihalal baru bisa diadakan setelah 2 Mei 2023. Pada pekan pertama usai cuti bersama, diharapkan instansi pemerintah langsung fokus menyelenggarakan pelayanan publik.

Baca juga: Jokowi Minta Pemudik Ambil Cuti Tambahan untuk Cegah Kemacetan Saat Puncak Arus Balik Lebaran 2023

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/480/M.KT.01/2023 yang ditandatangani Mahfud MD tanggal 24 April 2023.

"Semua kantor pemerintah, yakni kantor kementerian/lembaga non-kementerian/BUMN/TNI/Polri, jika merencanakan halal bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," imbau Mahfud MD dalam Instagram resminya @mohmahfudmd, Senin (24/4/2023).

Adanya imbauan penundaan halal bihalal dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat. Selain itu, sekaligus agar semua aparatur negara segera fokus menjalankan tugas pelayanan sesuai bidang masing-masing.

Mahfud bilang, surat resmi terkait ketentuan penundaan halal bihalal akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing.

Ia pun meminta agar Kementerian BUMN menindaklanjuti himbauan tersebut ke lingkungan dunia usaha dibawahnya.

"Kami meminta kepada Kementerian BUMN mengeluarkan imbauan serupa, demi meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pasca periode libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 Hijriah," kata Mahfud.

Baca juga: 5 Pelabuhan Terpadat Saat Mudik Lebaran 2023