Luhut Minta Para Menteri Tunjukkan Kinerja Maksimal di Periode Akhir Jokowi-Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta jajaran menteri di bawah koordinasinya untuk menunjukkan kinerja maksimal di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Halalbihalal Idul Fitri 1444 H yang juga dihadiri jajaran menteri di bawah koordinasi Kemenko Marves di Jakarta, Selasa.

“Tanpa terasa kita sebentar lagi akan memasuki periode terakhir pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Sebagai bagian dari pemerintahan tersebut, kita harus menunjukkan kinerja maksimal yang kita capai dalam periode pemerintahan beliau. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan atas amanat dan kepercayaan yang diberikan,” ujar Luhut dilansir dari Antara, Selasa (2/5/2023).

Luhut kembali mengingatkan seluruh lingkup kerja Kemenko Marves agar terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan dan menjadikan Kemenko Marves lebih baik lagi.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Yakin Ritual Mudik Beri Dampak Positif bagi Ekonomi Negara

“Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan koordinasi dan sinergi dengan dan antar-kementerian/lembaga, demikian juga di lingkup internal kita Kemenko Marves,” tambahnya.

Luhut juga memaparkan ke depan, Indonesia dihadapkan kepada banyak tantangan, termasuk tantangan global dalam menyelesaikan setiap tugas nasional yang diberikan.

Hal ini tentunya akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi. Karena itu ia menekankan pentingnya kerja sama untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Kemenko Marves sendiri mendapatkan amanat untuk mengawal enam klaster pembangunan nasional, mulai dari Indikator Kinerja Utama Nasional, Janji Presiden, Major Project, Proyek Strategis Nasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Directive Presiden.

Pelaksanaan amanat ini memerlukan koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian terhadap seluruh sektor di bidang kemaritiman dan investasi yang optimal.

Baca juga: Luhut Yakin Indonesia Sanggup Bayar Utang Proyek KCJB ke China

“Melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang kita laksanakan, sumbatan-sumbatan (bottleneck) dalam pembangunan kemaritiman dan investasi pasti akan dapat terselesaikan,” jelasnya.

Dalam pembangunan ini, pada awal bulan suci Ramadhan lalu, Kemenko Marves juga telah menyerahkan Buku Pokok-Pokok Pemikiran Pembangunan Visi Kemaritiman 2045 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, sebagai bentuk kepedulian akan arah dan rencana pembangunan jangka panjang Indonesia, yang pada waktunya akan dituangkan menjadi dokumen Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045.

“Proses dan penyusunan dokumen ini perlu terus kita kawal dan berikan perhatian dalam perjalanannya. Semoga di masa depan bangsa kita dapat mewujudkan visi Maritimnya menjadi negara Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia,” ungkap Luhut.

Baca juga: Angka Kematian akibat Kecelakaan Turun 25 Persen pada Mudik Lebaran 2023