Minta Jalan Rusak di Lampung Diperbaiki, Jokowi: Saya Mau Jalan di Lampung Jadi Kunci Biaya Logistik Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar jalan-jalan yang rusak di Lampung mulai diperbaiki.

Jokowi mengatakan, perbaikan jalan yang rusak tersebut akan memudahkan para petani mengirimkan hasil produksi.

"Infrastruktur jalan itu dalam rangka menurunkan biaya logistik yang akan berpengaruh pada harga harga yang ada di pasar-pasar. Saya mau melihat jalan jalan yang ada di Lampung ini menjadi kunci biaya logistik murah," kata Jokowi dalam keterangan tertulis Kementerian Pertanian, Jumat (5/5/2023).

Baca juga: Jokowi Minta Perbaikan Jalan Rusak Berat di Lampung Diambil Alih Pemerintah Pusat

Selain itu, Jokowi memastikan pasokan dan harga pangan di Lampung pasca-Lebaran 2023 dalam kondisi stabil.

Ia mengatakan, stabilitas harga pangan tersebut sangat bagus untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali.

"Yang paling penting sekarang ini adalah yang berkaitan dengan inflasi. Harga barang barang yang utamanya bahan pangan yang dijual di Pasar ini (Lampung Selatan) saya cek telur harganya sangat bagus sekali. Cabai Rp 20.000, bawang merah dan putih juga baik. Jadi saya kira kalau harga ini bisa kita turunkan terus maka inflasi juga akan semakin menurun," ujarnya.

Istimewa/Agus Suparto Presiden Joko Widodo melintasi jalanan rusak dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung, Jumat (5/5/2023). Dalam kunjungan ini Jokowi menyatakan jika pemerintah daerah tak mampu memperbaiki jalan yang rusak maka akan ditarik ke pusat.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, stabilitas pangan yang terjadi saat ini harus dijaga seluruh pihak agar daya beli masyarakat bisa meningkat.

Apalagi, kata dia, pasokan komoditas di tingkat petani juga dalam kondisi melimpah.

"Inilah yang kita harapkan pasokan banyak, harga bisa dikendalikan dan daya beli rakyat meningkat. Contohnya pasokan telur melimpah dan harga pasti turun cabai produksinya melimpah harganya juga pasti turun," ucap dia.

Baca juga: Bupati Lampung Tengah Sebut Aturan Menkeu Hambat Perbaikan Infrastruktur, Ini Respons Kemenkeu