Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Impor KRL Bekas dari Jepang, Erick Thohir Tunggu Data dari INKA dan KAI

Kompas.com - 25/05/2023, 17:07 WIB
Yohana Artha Uly,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, keputusan mengenai rencana impor KRL bekas dari Jepang masih menunggu data dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT INKA (Persero). Ia tak ingin mengambil keputusan tanpa data.

Hal itu juga sudah diungkapkannya saat rapat dengan Menko Bidang Perekonomian dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Saya menunggu dua data final (dari INKA dan KAI)," ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Pada PT INKA, dia meminta produsen kereta api itu mendata kemampuannya memproduksi gerbong kereta. Selain itu, mendorong PT INKA melakukan perbaikan kinerja keuangan.

Baca juga: Kepastian Impor KRL Bekas Tunggu Keputusan Luhut

Erick bilang, dirinya pun sudah memasukkan PT INKA ke dalam daftar BUMN yang diusulkan menerima PMN di 2024 sebesar Rp 1,5 triliun.

Tujuannya, untuk peningkatan modal guna memperbesar kemampuan produksi.

Sementara pada KAI, dia meminta data terkait proyeksi pertumbuhan pengguna KRL selama 5 tahun ke depan pasca pandemi Covid-19.

Baca juga: Akibat Truk Mogok, Perjalanan 3 KRL Commuterline Sempat Terlambat

 

Erick ingin proyeksi tersebut dikaitkan dengan kemampuan PT INKA menyediakan gerbong KRL.

"Nah kalau data ini sudah keluar, baru kita bisa sinkronkan. Jadi bisa ada keputusan, berapa yang dalam negeri bisa buat, berapa yang impor," ungkapnya.

Erick memastikan, persoalan kebutuhan pengadaan gerbong KRL ini akan menemukan solusinya agar masyarakat sebagai pengguna transportasi publik bisa nyaman menggunakan KRL.

Baca juga: Menperin Pastikan Belum Mengeluarkan Rekomendasi Impor KRL

Bola di tangan Luhut

Menurut Erick, keputusan mengenai impor KRL bekas dari Jepang akan dibahas dalam rapat dengan Menko Luhut.

"Ini kan mesti ada solusinya. (Keputusannya) tunggu di rapat koordinasi dengan Pak Luhut," kata Erick.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com