BTN Targetkan Bisa Raup Dana Murah Capai Rp 200 Triliun di 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menargetkan bisa meraup dana murah atau Current Account and Saving (CASA) mencapai Rp 200 triliun di sisa tahun 2023. Pada semester I-2023, BTN sudah meraup dana murah sebesar Rp 167 triliun.

Direktur Distribution & Funding Bank BTN Jasmin mengatakan, perseroan terus menggenjot peningkatan porsi dana murah terhadap total dana pihak ketiga (DPK).

Sepanjang paruh pertama tahun 2023, proporsi dana murah BTN tercatat sebesar 52 persen, naik dari semester II-2022 yang sebesar Rp 156 triliun dengan proporsi 49 persen dari total DPK.

"Jadi kami punya tahapan. Pada akhir tahun ini kami punya target mencapai Rp 200 triliun, sehingga komposisi CAS bisa sekitar 53-55 persen," ujarnya dalam acara diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Jadi Bos Baru BTN, Nixon LP Napitupulu Siapkan 3 Strategi

Menurutnya, peningkatan dana murah itu tak lepas dari 4 inisiatif strategi yang dijalankan BTN pada tahun ini. Terdiri dari, membangun ekosistem transaksi whole sale secara end to end.

Lalu mengembangkan transaksi tabungan retail melalui bundling BTN Bisnis. Kemudian menyempurnakan bisnis wealth management, serta meningkatkan kapabilitas digital dengan BTN Mobile.

BTN pun menargetkan terjadi peningkatan dana murah setiap tahunnya, hingga pada 2025 bisa mencapai Rp 270 triliun.

Baca juga: Soal Bangkrutnya Silicon Valley Bank, BTN: Kami Justru Semakin Waspada

Menurut Jasmin, faktor pendukung peningkatan dana murah adalah keberhasilan Bank BTN dalam menegembangkan cash management system atau CMS.

CMS ini adalah bagian bagian dari Wholesale Transaction yang akan menangkap peluang khususnya terkait dengan bisnis perumahan.

"CMS berhasil mencatatkan pertumbuhan Number of Account sebanyak 1.004 unit per Mei 2023 atau naik 35,5 persen secara bulanan, dengan volume transaksi mencapai Rp 48 triliun per Mei 2023 atau meningkat sekitar 31,4 persen secara bulanan," kata Jasmin.

Baca juga: Luhut Wajibkan Pengusaha Sawit Lapor Data Lahan Perkebunan ke Pemerintah