Wamen BUMN: Proyek 13 BUMN yang jadi Temuan BPK Bukan PSN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, proyek di 13 perusahaan pelat merah yang belum rampung dan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukanlah proyek strategis nasional (PSN).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, BPK mengungkapkan adanya temuan proyek di 13 BUMN senilai Rp 10,49 triliun yang belum diselesaikan. Proyek-proyek itu mendapatkan penyertaan modal negara (PMN).

"Proyek yang mandek bukan PSN," ujar Pahala usai membuka acara Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Dipelototi BPK, 13 BUMN Kejar Penyelesaian Proyek PMN

Ia menjelaskan, proyek-proyek PMN yang mandek itu sebagian besar disebabkan oleh persoalan administratif. Pahala pun memastikan proyek-proyek itu akan segera dirampungkan di tahun ini.

"Itu akan kita bereskan di tahun ini juga," katanya.

Dia mengungkapkan, proyek-proyek itu akan dirampungkan secara bertahap, dan ada tiga proyek yang diprioritaskan pengerjaannya. Namun, ia enggan merinci ketiga proyek yang dimaksud.

Pahala hanya menyinggung ada proyek PMN PT Sang Hyang Seri (Persero) hingga PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang akan diselesaikan.

Adapun proyek-proyek yang mandek tersebut menerima PMN periode 2015-2016.

"Jadi kita berupaya selesaikan baik yang 2015, 2016, maupun 2021. Itu akan kita selesaikan," ungkap Pahala.

Baca juga: Soal WSBK Mandalika Rugi, Kementerian BUMN: Hal Wajar

Sebelumnya, atas temuan terhadap proyek PMN di 13 BUMN tersebut, BPK telah meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk meninjau kembali penggunaan dana PMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan yang dimaksud yakni apabila sisa pekerjaan masih akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal, agar memerintahkan BUMN terkait melakukan upaya percepatan penyelesaian pekerjaan.

Namun, apabila diputuskan berbeda dengan tujuan awal pemberian PMN, agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan langkah-langkah untuk menindaklanjuti perubahan penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Soal Penghapusan WSBK di Mandalika, Ini Permintaan Sandiaga ke BUMN InJourney