Manfaat APBN Bisa Dirasakan Langsung Masyarakat, Cek Realisasinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut realisasi belanja pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat nilainya mencapai Rp 492 triliun sampai dengan Juni 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nilai tersebut setara dengan 55,2 persen dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 891,6 triliun.

"Artinya APBN sangat diandalkan terutama bagi kelompok rentan dan miskin," ujar dia dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2023, Senin (24/7/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Mulai Cairkan Anggaran Perbaikan Jalan Daerah

Bendahara negara memaparkan, belanja negara kepada masyarakat dilakukan melalui anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan belanja non K/L.

Secara garis besar, anggaran belanja untuk masyarakat disalurkan lewat program terkait perlindungan sosial, petani, dan UMKM, kemudian program pendidikan, dan program terkait untuk infrastruktur.

Data Kemenkeu menunjukkan, realisasi belanja K/L untuk program terkait perlindungan sosial, petani, dan UMKM nilainya mencapai sekitar Rp 60,99 triliun. Alokasi paling besar untuk pembayaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), program Kartu Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Pesan Sri Mulyani Jelang Pilpres: Boleh Berbeda Pilihan, tapi Harus Tetap Rasional

Kemudian realisasi belanja K/L untuk program berkaitan dengan pendidikan nilainya mencapai Rp 21,2 triliun, yang terdiri dari Program Indonesia Pintar, program KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama, dan Bantuan Operasional Perguran Tinggi Negeri (BOPTN).

Lalu untuk belanja K/L terkait infrastruktur nilainya mencapai Rp 62,2 triliun, terdiri dari belanja pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 60,7 triliun dan bantuan bencana sebesar Rp 1,5 triliun.

Sementara itu, belanja non K/L terkait perlindungan sosial yang utamanya disalurkan melalui berbagai subsidi nilainya mencapai Rp 133,44 triliun, dengan alokasi paling besar untuk subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Balas Sindiran Menteri Doyan Utang, Sri Mulyani: Anda Ketinggalan Kereta Jauh Banget

Adapun belanja non K/L berkaitan dengan pendidikan disalurkan melalui program Kartu Prakerja, yang realisasinya telah mencapai Rp 2,28 triliun.

"Dengan berbagai hal tersebut masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi, karena ekonomi dunia berubah terus, harga komoditas naik turun dan shock terjadi di bidang pangan, energi, maupun disrupsi sisi suplai," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Indonesia Disebut Gagal Sistemik, Stafsus Sri Mulyani: Penilaian Tidak Berdasar