Syarat dan Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com – Informasi seputar cara klaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) penting untuk diketahui. Khususnya oleh para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

JKP adalah jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami PHK.

Melalui program JKP BPJS Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Baca juga: Penyaluran Kredit BNI Capai Rp 650,8 Triliun di Semester I-2023

Kendati demikian, program JKP bukan menggantikan kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon. Pengusaha yang melakukan PHK tetap wajib memberikan pesangon sebagaimana ketentuan undang-undang.

Syarat penerima JKP

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, syarat penerima JKP antara lain sebagai berikut:

• WNI
• Belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta
• Pekerja pada PK (Pemberi Kerja) /BU (Badan Usaha) Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)
• Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)
• Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan

Baca juga: Penyaluran Kredit BNI Capai Rp 650,8 Triliun di Semester I-2023

Pengajuan JKP dapat dilakukan setelah peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK (6 bulan dari 12 bulan masa iuran tersebut dibayar berturut-turut).

Selain itu, pekerja juga diwajibkan menyertakan bukti keterangan PHK dan bersedia untuk bekerja kembali.

Adapun untuk para pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat mental tetap, meninggal dunia, dan pekerja PWKT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu pada kontrak kerja tidak dapat memperoleh manfaat JKP.

BPJS Ketenagakerjaan cara klaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) penting untuk diketahui. Khususnya oleh para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)

Cara klaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)

Sebelum klaim jaminan kehilangan pekerjaan, peserta harus memenuhi syarat:

• Telah memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan
• Telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK.

Manfaat uang tunai dari JKP akan diberikan selama 6 bulan pertama setelah pekerja/buruh terkena PHK. Status ini sebelumnya diverifikasi terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Baca juga: KKP Akan Gelar Gernas BBI dan BBWI di Palu, Targetkan Transaksi hingga Rp 5 Miliar

Berikut tahapan atau cara mengajukan klaim manfaat JKP selengkapnya:

Tahap 1: Pemberitahuan PHK

Pengusaha wajib memberitahu perubahan data peserta yang mengalami PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal 7 hari kerja sejak terjadi PHK pada laman https://wajiblapor.kemnaker.go.id/. 

Apabila perusahaan belum lapor PHK, peserta dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/. Berikut langkah-langkahnya:

• Masuk ke akun siapkerja.kemnaker.go.id
• Pastikan profil Anda sudah lengkap. Jika belum, segera lengkapi profil dan biodata Anda.
• Isi form pelaporan PHK. Pastikan Anda sudah memiliki semua persyaratan dan mengisi formulir lapor PHK.
• Segera lakukan pengajuan klaim manfaat untuk mulai mendapatkan manfaat JKP.

Baca juga: Catat Kinerja Positif, Bank Mandiri Sabet Gelar Best Bank in Indonesia di Euromoney Award

Tahap 2: Pengajuan Klaim Manfaat JKP

Tahap selanjutnya, peserta yang mengalami PHK dapat mengajukan klaim manfaat JKP melalui portal aplikasi SIAPKerja yang dapat diakses pada laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/. 

Pengajuan klaim JKP bulan pertama: