HIPMI Beri Rekomendasi 5 Hal untuk Dorong Sektor Kelautan dan Perikanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) merekomendasikan lima hal untuk memaksimalkan hasil kekayaan alam di sektor kelautan dan perikanan.

Hal ini menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPMI ke-XVIII yang ingin dilakukannya hilirisasi komoditas hasil laut.

Ketua Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan BPP HIPMI Fathul Nugroho mengatakan, hilirisasi hasil laut dan perikanan nasional merupakan hal yang penting. Oleh sebab itu, dalam rumusan Rakernas HIPMI direkomendasikan lima hal.

"Pertama, HIPMI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai ekspor agar tidak kalah dari negara tetangga Vietnam," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Jokowi: Presiden Selanjutnya Jangan Hentikan Hilirisasi

Rekomendasi itu diberikan, lantaran HIPMI ingin pemerintah serius memaksimalkan kekayaan laut nasional. Pasalnya, sektor ini memiliki potensi yang luar biasa besar.

Terlebih, tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan ekspor hasil perikanan mencapai 7,66 miliar dollar AS, lebih tinggi dari realisasi di 2022 yang sebesar 6,4 miliar dollar AS untuk hampir 1 juta ton ikan.

Namun, angka target maupun realisasi tersebut masih di bawah nilai ekspor seafood negara tetangga Vietnam yang mencapai 11 miliar dollar AS pada tahun 2022.

Maka untuk mendorong hilirisasi dan mengejar ketertinggalan, HIPMI merekomendasikan untuk pemerintah memberikan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan untuk anggota HIPMI yang berskala UMKM di seluruh Indonesia.

Fathul bilang, dengan besaran alokasi KUR sebesar Rp 460 triliun di tahun ini, maka seharusnya tidaklah sulit bagi pemerintah mendorong agar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memprioritaskan kepada pengusaha muda.

"Adapun rekomendasi ketiga, HIPMI mendorong peningkatan efisiensi jaringan logistik nasional," ucapnya.

Baca juga: Soal Hilirisasi, Jokowi: Kita Ini Ekspor Bahan Mentah sejak VOC...

Menurut Fathul, peningkatan efisiensi jaringan logistik dapat dilakukan melalui kerja sama pengelolaan pelabuhan dan pergudangan antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dan HIPMI.

Rekomendasi selanjutnya yakni agar pemerintah memprioritaskan para pengusaha muda untuk mendapatkan kuota tangkap perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Tujuannya, agar pengusaha muda nasional dapat lebih berdaya saing.

Ia juga menilai, pemerintah harus memperhatikan kegiatan reklamasi pantai dan pulau. Dengan begitu, hasil laut Indonesia bisa tetap berlimpah dan terus berkelanjutan.

"Kelima, HIPMI mendorong kebijakan yang terkait kegiatan reklamasi pantai maupun pulau yang berkelanjutan dan memperhatikan ekologi, dapat diberikan ruang oleh pemerintah pusat, karena berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru," pungkas Fathul.

Sebelumnya, Jokowi menuturkan, bahwa hilirisasi tidak hanya dilakukan di sektor tambang seperti nikel dan tembaga, tetapi juga bisa dilakukan oleh pelaku UMKM. Menurutnya, banyak komoditas yang bisa didorong untuk dilakukan hilirisasi, salah satunya hasil laut.

Ia mencontohkan seperti pada komoditas rumput laut yang selama ini Indonesia menjadi negara pengekspor rumput laut terbesar kedua di dunia.

Jokowi bilang, RI eskpor rumput laut yang masih berupa barang mentah ke negara-negara tetangga seperti Filipina dan Thailand untuk diolah menjadi produk bernilai tambah.

Padahal, Indonesia bisa membuat industri baru untuk mengolah bahan mentah rumput laut ini menjadi tepung agar-agar atau karagenan.

"Jadi jangan sekali-kali kita melanjutkan mengekspor dalam bentuk mentahan, jangan, buat seperti (dalam kemasan), kuasai pasar dalam negeri, begitu kita siap, baru ekspor," ujarnya saat membuka Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Jokowi soal Hilirisasi: RI Tidak Boleh Jadi Bangsa Pemalas