Wamen BUMN: 70 Persen Penduduk ASEAN Tak Punya Rekening Bank, Digitalisasi Jadi Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menghadapi tantangan inklusivitas keuangan yang signifikan. Lantaran, sebagian besar penduduknya tidak memiliki rekening bank (unbankable).

Rosan menuturkan, ASEAN menjadi rumah bagi 650 juta penduduk, namun lebih dari 70 persen penduduknya masih unbankable.

"ASEAN menghadapi tantangan inklusivitas keuangan yang signifikan, lebih dari 70 persen penduduknya tidak memiliki rekening bank," ujarnya dalam acara ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Terus Tumbuh, Volume Dagang China-ASEAN Tembus Rp 14.792 Triliun

Di sisi lain, ASEAN juga menghadapi kekurangan pendanaan untuk pelaku UMKM yang diperkirakan mencapai 300 miliar dollar AS per tahun. Lantaran, dari 70 juta UMKM di ASEAN, masih ada 39 juta UMKM yang belum mendapatkan pendanaan.

Dalam kondisi tersebut, Rosan menilai, digitalisasi bisa menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat maupun UMKM yang tidak mendapatkan akses ke perbankan.

Ia menyebut, kehadiran layanan keuangan digital membuka jalan untuk menjembatani kesenjangan keuangan, khususnya bagi mereka yang belum mempunyai rekening bank, belum memakai jasa layanan perbankan, dan juga bagi UMKM yang unbankable.

Rosan bilang, layanan keuangan digital memainkan peran penting dalam mendorong inklusivitas keuangan, dan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan ASEAN.

“Kita telah melihat contoh di negara-negara ASEAN, bahwa pertumbuhan dan revolusi keuangan digital telah meningkatkan perekonomian negara dan inklusivitas ekonomi," ujarnya.

Di Indonesia sendiri, kata Rosan, pertumbuhan dan revolusi keuangan digital sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, saat ini RI berada di garis depan untuk revolusi keuangan digital, yang sekaligus menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan yang luar biasa.

Hal itu tercermin dari pertumbuhan pemain fintech sepanjang 2011-2022 yang meningkat enam kali lipat dari semula 51 pemain menjadi 334 pemain aktif. Sementara itu, 33 persen penduduk memiih e-wallet sebagai metode pembayaran default mereka pada tahun 2021.

Transisi Indonesia menuju ekonomi digital terlihat pula dari melonjaknya pembayaran non-tunai dari 813 juta dollar AS menjadi 26,2 miliar dollar AS pada 2017-2022. Kondisi ini sekaligus menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju di Asia.

Baca juga: ASEAN-BAC Luncurkan 8 Proyek Warisan untuk Dongkrak Ekonomi ASEAN

Rosan menuturkan, dalam hal ini BUMN pun memegang peranan penting untuk mendorong inklusi keuangan melalui keuangan digital, khususnya di kota-kota yang kurang terjangkau.

"Dalam beberapa tahun terakhir, BUMN telah meningkatkan katalis, memulai inisiasi yang visioner dan membentuk kolaborasi yang strategis untuk mentransformasi layanan keuangan digital Indonesia dalam berbagai aspek," jelas dia.

Dalam mentransformasi keuangan digital, khususnya pinjaman, BUMN melalui BRI, Bank Mandiri, dan BNI telah meluncurkan platform pinjaman digital yang memungkinkan individu yang tidak memiliki riwayat pinjaman dapat mengakses layanan keuangan secara digital.

Inisiatif itu memberikan dampak yang signifikan terhadap inklusi keuangan, misalnya pinjaman digital BRI yang tumbuh 146 persen dalam waktu satu tahun di periode 2021-2022 dengan nilai pinjaman 125 juta dollar AS kepada jutaan peminjam dalam tiga kuartal pertama di 2022

"Inklusi keuangan bukan sekadar tujuan dari ekonomi saja, melainkan juga untuk kepentingan sosial. Kami sangat berharap, diskusi dalam forum ini akan menghasilkan solusi terhadap tantangan inklusivitas keuangan yang kita hadapi di kawasan, untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan ASEAN,” pungkas Rosan.

Baca juga: Kata Bos IMF, Perekonomian ASEAN ibarat Titik Terang di Cakrawala yang Redup