Sri Mulyani Sebut Bank Dunia Akan Tingkatkan Pagu Pinjaman untuk Negara Berkembang Jadi 100 Miliar Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Para petinggi negara yang tergabung dalam G20 telah menyelesaikan rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di India pada 9-10 September lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu topik yang dibahas dalam agenda tahunan itu ialah mengenai reformasi arsitektur keuangan global, bak dalam bentuk tata kelola maupun kapasitas keunganannya.

Adapun reformasi yang dimaksud ialah terkait kekuatan neraca keuangan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dalam membantu negara berkembang.

Baca juga: Menlu: IMF dan Bank Dunia Puji Pertumbuhan Ekonomi ASEAN

"Melalui pembiayaan murah dan konsensional untuk mengatasi tantangan pembangunan (kemiskinan) dan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi," kata dia, dikutip dari unggahan akun Instagram-nya, Selasa (12/9/2023).

Bendahara negara menceritakan, topik tersebut menjadi pembahasan dirinya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen.

Dari diskusi itu didapatkan, Presiden AS Joe Biden telah menyampaikan bahwa Bank Dunia akan meningkatkan kemampuan pinjaman konsensional kepada negara berkembang hingga 25 miliar dollar AS.

"Dan bahkan dapat dinaikkan menjadi 100 miliar dollar AS bila didukung negara maju lainnya," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut ia menekankan, kebutuhan dan tantangan pembangunan negara berkembang sangat besar, namun akses modal sangat terbatas dan biayanya semakin mahal.

"Sementara itu ruang fiskal banyak negara berkembang menurun akibat pandemi dan perlemahan ekonomi," ucapnya.

Oleh karenanya, bantuan pendanaan dari Bank Dunia, IMF, dan bank pembangunan multirateral lainnya terus didorong pemerintah guna mengatasi permasalahan ruang fiskal di berbagai negara berkembang.

Baca juga: 40 Persen Masyarakat Jadi Miskin jika RI Ikuti Saran Bank Dunia

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan, sistem pembiayaan global saat ini perlu direformasi untuk merespons permasalahan kesenjangan pembiayaan terkait perubahan iklim dunia.

Menurutnya, sistem pembiayaan internasional yang dikelola oleh lembaga keuangan internasional harus bisa merepresentasikan kondisi politik dan ekonomi di negara berkembang saat ini.

"Untuk mengatasi kesenjangan yang semakin besar dan untuk menangani aksi iklim, kita perlu mereformasi arsitektur keuangan global," kata Antonio, dalam konferensi pers KTT ASEAN, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Antonio mendorong adanya mekanisme pembiayaan global yang dapat mendukung penangguhan pembayara, tenor pinjaman yang lebih panjang, dan suku bunga lebih rendah bagi negara berkembang yang menghadapi isu likuiditas.

Baca juga: Imbas Indeks Performa Logistik RI Turun, Kadin Minta Bank Dunia Hitung Ulang 4 Indikator