Soal Konflik di Rempang, Pemerintah Sebut Sempat Ada Miskomunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyebut adanya kesalahan komunikasi atau miskomunikasi dengan warga di Pulau Rempang yang menyebabkan terjadinya konflik.

Hal itu diungkapkannya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI terkait tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Senin (2/10/2023).

"Temuan di lapangan, kami akui bahwa memang dalam proses komunikasi awal terjadi miskom. Jujur lah kita, kita harus berani, berjiwa besar untuk mengatakan ada kekeliruan," kata Bahlil.

Baca juga: Kunjungi Pulau Rempang, Menko Airlangga: Pemerintah Menjamin Apa yang Sudah Dijanjikan

Ia menuturkan, mulanya kementerian teknis ingin melakukan pengukuran untuk mematok area mana yang akan diturunkan statusnya dari kehutanan, sehingga bisa menjadi area untuk pembangunan proyek Rempang Eco-City.

Namun, saat proses pengukuran akan dilakukan, warga Rempang justru menerima informasi bahwa kedatangan petugas tersebut justru untuk melakukan relokasi. Hal ini langsung memicu penolakan oleh warga Rempang.

"Ketika terjadi proses tim masuk untuk melakukan pematokan, informasi yang beredar sudah seolah-olah ini mau di relokasi," kata dia.

Baca juga: Temuan Ombudusman RI, Warga Pulau Rempang Pada Dasarnya Mendukung Penataan Kampung, tapi...

"Saudara-saudara (warga Rempang) di sana tidak salah juga, informasinya mungkin merisaukan mereka, kemudian mereka memalang jalan dengan pohon yang ditumbangkan," imbuh Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jalur yang ditutup warga Rempang tersebut merupakan jalan utama di Pulau tersebut, sehingga ketika sudah ditutup berhari-hari aparat pun mencoba membuka palang yang menghalangi jalan.

"Pada saat membuka, kemudian saudara-saudara di sana, ya biasa aktivis, ada sedikit melakukan gerakan agar ini (palang) tidak terbuka. Jadi ini sebenarnya mis-nya di situ awal mulanya," jelas dia.

Baca juga: Janji-janji Pemerintah untuk Warga Pulau Rempang

Adanya kesalahan komunikasi antara pihak pemerintah dengan warga Rempang tersebut memicu terjadinya bentrok, yang pada akhirnya membuat pihak aparat menembakkan gas air mata.

"Jadi ditambah lagi dengan informasi yang keluar yang belum tentu itu benar. Lahirlah itu gas air mata, begitu kira-kira," ucap Bahlil.

Sebelumnya, Pemerintah menyebut warga yang terdampak proyek Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tidak direlokasi, melainkan digeser.

Baca juga: Ada Konflik di Pulau Rempang, Luhut Harap Xinyi Group Tak Lari ke Negara Lain

Maksudnya, warga di suatu kampung yang terdampak akan dipindah ke kampung lain yang masih termasuk wilayah Pulau Rempang.

Hal ini berbeda dengan rencana yang sebelumnya pernah dikemukakan BP Batam, yakni merelokasi warga terdampak proyek ke hunian tetap (huntap) di kawasan Dapur 3 Sijantung, Pulau Galang.

Adapun proyek Rempang Eco-City yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080.

Baca juga: Warga Rempang yang Tergusur Bakal Dapat Tanah Bersertifikat