Ini Harapan Pengusaha kepada Calon Pengganti Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha menyampaikan beberapa harapan kepada calon pemimpin baru, pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan, pemerintah selanjutnya harus mampu mengejar target keluar dari middle income trap dan memanfaatkan bonus demografi.

“Presiden terpilih pada 2024 harus mampu menciptakan pertumbuhan produktivitas minimal 100 persen atau dua kali dari PDB 2022 pada akhir kepemimpinannya di 2029,” kata Shinta di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

“Kita harus tahu, bonus demografi kita cuma punya waktu 10 tahun untuk dapat itu. Kalau kita tidak keluar dari middle income trap menjadi negara maju, kita akan keburu jadi negara yang menua, sebelum kaya,” tambah dia.

Baca juga: Bonus Demografi, Middle Income Trap, dan Generasi Muda

Shinta mengatakan, hal ini bukanlah pekerjaan mudah, dan pemimpin mendatang memegang peran kunci. Dia menjelaskan, tantangan terbesar adalah penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, bonus demografi yang ada jauh lebih besar dari lapangan kerja saat ini. Dengan begitu, pemimpin ke depan harus bisa memberikan solusi - solusi yang mendorong terciptanya lapangan kerja untuk memfasilitasi bonus demografi yang ada.

“Ini bukan pekerjaan mudah. Pemimpin mendatang memegang peran besar sebagai kunci. Jika tidak berhasil, kita tidak akan keluar dari middle income trap,” jelasnya.

“Tantangan terbesar adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Kita ngomong bonus demografi, tapi kalau lapangan kerja tidak cukup, mau bagaimana?” tambah dia.

Shinta mengungkapkan, dalam mendukung tahun politik pihaknya melakukan jemput bola dengan memberikan masukan-masukan kepada calon-calon pemimpin selanjutnya.

Menurut dia, masukan-masukan yang diberikan oleh pengusaha sangat penting dalam mendukung sistem pemerintahan selanjutnya, agar sejalan dengan dunia bisnis sebagai salah satu penggerak ekonomi.

“Pengusaha. maunya seperti apa, kita kan tahu di lapangan bagaimana, dan tantangan apa saja. Kita bagikan masukan. Kita siapkan detailnya bagaimana, dan kebijakan apa yang bisa bekerja dan tidak. Kita mulai berdialog, karena mereka juga butuh masukan dari dunia usaha,” jelasnya.

Adapun beberapa hal yang disorot oleh pengusaha termasuk, masalah kesejahteraan, kualitas pendidikan, kolaborasi dengan swasta, masyarakat, akademisi, dan masalah pangan. Di sisi lain, Shinta berharap pemimpin setelah Jokowi bisa melanjutkan kepemimpinan yang sudah berjalan saat ini, mulai dari pengembangan infrastruktur, hingga regulasi yang mendukung iklim usaha.

“Kami mengharapkan kegiatan bisnis kami jangan diganggu, dan dunia usaha berharap kepemimpinan kedepan bisa melanjutkan pembangunan yang sudah ada saat ini,” tegasnya.

Baca juga: Mengapa Negara-negara Maju Gemar Punya Utang Sangat Besar?

Sementara Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan,  bonus demografi bisa menjadi sebuah beban di sisi ekonomi.

“Ada banyak istilah saat dan problem saat ini, Gen Z dan sandwich generation misalnya. Terus terang ini agak gagap menjawab secara teknis bagaimana menjadikan bonus demografi ini menjadi dividen demografi. Ada tantangan dari kondisi keuangan mereka, ditambah dengan kondisi global yang tidak pasti,” ujar Yunarto.

Di sisi lain, ada bakal calon yang tentunya harus memiliki kesesuaian dengan tipikal masyarakat saat ini. Para calon tersebut, juga perlu melakukan pendekatan-pendekatan dengan anak-anak muda, yang kebanyakan penikmat digital.

“Ini memaksa tim dan kandidatnya tidak hanya sebatas menyebar slogan dan jargon. Mereka juga lebih susah untuk berbohong, karena pemilih muda memiliki informasi yang lebih banyak dengan kecanggihan teknologi. Sehingga para pemimpin dan kandidat dipaksa berbicara by data,” kata dia.

Baca juga: Kadin Serahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Jokowi, Apa Isinya?