Kemenkeu: Dana Desa 2024 Digunakan untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan, saat ini pemerintah pusat akan mengalokasikan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2024 untuk 75.259 desa.

Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menganggarkan DD sebesar Rp 71.000,0 miliar. Anggaran ini lebih tinggi Rp 1.070,0 miliar atau 1,5 persen dibandingkan outlook pada 2023.

Adapun anggaran DD 2024 akan diarahkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022.

“Saat ini prioritas utama negara adalah mengatasi kemiskinan ekstrem, maka kami memberitahu desa-desa tersebut bahwa Anda juga harus mengalokasikan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa Anda," ujar Luky dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Usai Dievaluasi, Heru Budi Pastikan Serius Tangani Kemiskinan di Jakarta

Kemenkeu mengatakan, terdapat tiga strategi utama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial (bansos), jaminan sosial (jamsos), subsidi, kebijakan stabilitas harga, dan program lainnya.

Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat dengan optimalisasi program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Ketiga, menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan, di antaranya melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur sanitasi air minum layak.

Baca juga: Angka Stunting di Flores Timur Turun 2,42 Persen dalam 6 Bulan Terakhir

Percepatan penurunan stunting di desa

Selain mengentaskan kemiskinan ekstrem, kebijakan penggunaan DD juga diarahkan untuk percepatan penurunan stunting di desa.

Percepatan tersebut dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Kedua, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dijadikan sebagai persyaratan dalam penyaluran tahap II bagi desa mandiri dan tahap III bagi desa nonmandiri.

Laporan tersebut berguna sebagai input, data, dan masukan juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di bidang percepatan penurunan stunting secara nasional.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Angka Stunting Turun Jadi 17 Persen Tahun Ini

Adapun anggaran stunting yang berasal dari DD 2024 sebesar Rp 10.470,8 miliar.

Dukungan DD 2024 juga diarahkan bagi ketahanan pangan. Dalam skala desa, hal ini dilakukan dengan program ketahanan pangan dan hewani melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tangkap serta budi daya.

Selain mengakhiri kelaparan, ketahanan pangan dimaksudkan untuk mencapai penguatan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Tak hanya itu, ketahanan pangan juga bertujuan untuk meningkatkan indeks nilai tukar petani dan nelayan.

Anggaran ketahanan pangan yang berasal dari DD 2024 diperkirakan mencapai Rp 9.017,9 miliar.

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Pemprov Sulsel Gandeng GGP Lampung Kembangkan Budi Daya Tanaman Pisang

Selaras dengan kebijakan transfer ke daerah

Kemenkeu mengungkapkan bahwa DD selaras dengan kebijakan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah sebagai perwujudan desentralisasi fiskal dengan alokasi yang terus meningkat.

Dalam 10 tahun terakhir, program tersebut telah mampu mendorong peningkatan kinerja daerah dan desa. Hal ini terlihat dari menguatnya kemandirian fiskal daerah dan terus meningkatnya jumlah desa yang berstatus desa mandiri.

Kemandirian fiskal daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai pemerintahan sendiri.