DPR Minta Dana Desa Dipakai untuk Kurangi Angka Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong para kepala desa (kades), khususnya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), mampu mengoptimalkan dana desa sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Menurut dia, para kepala desa berada di posisi terdepan dalam melayani masyarakat desa, sekaligus membantu pemerintah mengurangi angka tengkes atau stunting.

Misbakhun menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak memimpin pemerintahan langsung memprioritaskan pengucuran dana desa sejak 2015. Ia menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama periode 2015 hingga 2023 telah mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih dari Rp 500 triliun.

Baca juga: Soroti Efisiensi Belanja Negara, Puan: Anggaran untuk Stunting Rp 10 Miliar, Dibelanjakan Hanya Rp 2 Miliar

Freepik/ jcomp Ilustrasi tinggi badan anak yang tidak proporsional adalah salah satu tanda stunting.

"Dengan adanya dana desa ini diharapkan lahir semangat pembangunan dari desa, di mana kemiskinan dapat dientaskan, pembangunan infrastruktur dapat dioptimalkan, serta pendidikan dapat diselenggarakan seluas-luasnya,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Sabtu (16/9/2023).

Misbakhun memaparkan dana desa sempat diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi berlalu, pemerintah memprioritaskan dana desa untuk penanganan stunting.

Misbakhun memerinci angka stunting terus turun. Pada 2014, angka stunting masih di kisaran 37 persen.

Pada 2022, angka stunting sudah turun di kisaran 21 persen. Selanjutnya, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting maksimal tinggal 14 persen pada 2024.

Baca juga: Kolaborasi Menekan Angka Stunting

"Syukur-syukur bisa menjadi nol persen. Nah, inilah yang menjadi tugas kepala desa saat dapat memberikan manfaat untuk generasi mendatang," katanya.

Dia menegaskan upaya menekan angka stunting merupakan langkah strategis menjemput bonus demografi mulai 2030 dan demi mewujudkan Generasi Emas pada 2045.