Soroti Efisiensi Belanja Negara, Puan: Anggaran untuk "Stunting" Rp 10 Miliar, Dibelanjakan Hanya Rp 2 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti kualitas belanja pemerintah. Menurut dia, kualitas dan efektivitas belanja pemerintah masih dapat ditingkatkan.

Puan menilai, belanja negara yang berkualitas menjadi penting bagi Indonesia. Pasalnya, belanja negara merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia pun mencontohkan kasus anggaran stunting pemerintah daerah yang pemanfaatannya tidak dimaksimalkan untuk stunting. Bahkan, sebagian besar anggaran justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

Baca juga: Kolaborasi Menekan Angka Stunting

"Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, di mana dari Rp 10 miliar hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat," kata dia, dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Rabu (16/8/2023).

"Sedangkan Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan, dan pengembangan," sambungnya.

Dengan melihat kasus tersebut, Puan berharap, efisiensi belanja negara ke depan dapat ditingkatkan. Khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Pasalnya, dalam APBN Tahun Anggaran 2024 pemerintah memperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan. Lewat konsep ini, pemerintah mengkaitkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.

"Implementasi Komitmen Pemerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya," tutur Puan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sempat menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran stunting.

Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

Baca juga: Momen Sri Mulyani Bingung Biaya Perbaikan Pagar Puskesmas Masuk ke Anggaran Stunting

"Contoh, ada anggaran stunting, Rp 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat Rp 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar,” tuturnya.

Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya.

Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas.

“Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau Rp 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp 2 miliar, yang Rp 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi.

Baca juga: Soroti Stunting di Papua, Mendagri: Ikannya Dijual untuk Beli Mie Instan