Soal Konflik Pulau Rempang, Bahlil: Pemberitaan Terlalu "Lebay"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan, pemberitaan yang beredar terkait konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau pada September 2023 lalu "berlebihan".

Menurutnya, kisruh yang sempat terjadi menyusul akan dibangunnya proyek strategis nasional (PSN), Rempang Eco City itu murni disebabkan miskomunikasi antara warga dan aparat penegak hukum.

"Saya turun ke rakyat, saya makan di rumah tokoh-tokoh warga, saya datang ke masjid tidak bawa ajudan di hari pertama, saya datang pakai mobil Avanza, yang diberitakan terlalu lebay," kata dia, dalam konferensi pers, Jumat (20/10/2023).

Baca juga: Bahlil Sebut 70 Persen Warga Pasir Panjang Pulau Rempang Setuju Digeser

Dokumentasi Kementerian Investasi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menemui masyarakat di Pulau Rempang, pada Minggu (13/8/2023), menjelaskan terkait relokasi.

Bahlil menduga, miskomunikasi yang memicu informasi kekisruhan di Pulau Rempang merupakan bagian dari upaya satu pihak untuk menolak keberadaan investasi di Batam.

"Apa yang terjadi teman-teman, ini memang desain besar yang pingin agar investasi besar tidak masuk di Rempang," ujarnya.

Dugaan itu diperkuat dengan terus gagalnya penanaman modal di Batam. Bahlil menjabarkan, pada tahun 2004 dan 2010 terdapat rencana investasi besar di Batam, namun pada akhirnya tidak terealisasi akibat adanya penolakan warga.

"Ini 2023 demikian juga, jadi sebenarnya kita ini sedang bermain api dengan negara kita, atau cinta negara kita," kata Bahlil.

Baca juga: Ada Konflik di Rempang, Menteri Bahlil: Xinyi Paham Kondisi Saat Ini

Adapun saat ini, kondisi di Pulau Rempang disebut Bahlil sudah mulai lebih kondusif, seiring dengan janji pemberian sejumlah kompensasi kepada masyarakat wilayah tersebut.

Oleh karenanya, Bahlil memastikan, perusahaan kaca asal China, Xinyi Group, akan tetap melanjutkan investasinya dalam proyek Rempang Eco City.