Anies-Muhaimin Janji Turunkan Rasio Utang Jadi di Bawah 30 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjanjikan rencana untuk mengurangi rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam dokumen visi, misi, dan program pasangan calon.

Dalam dokumen bertajuk Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies-Muhaimin berencana untuk menekan rasio utang pemerintah menjadi kurang dari 30 persen pada 2029. Angka target itu lebih rendah dari rasio utang pemerintah saat ini di kisaran 38 persen.

"Mengelola utang negara secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30,0 persen (2029)," tulis dokumen tersebut, dikutip Minggu (29/10/2023).

Baca juga: Janji Ekonomi Anies-Imin: 15 Juta Lapangan Pekerjaan Baru, KPR Bersubsidi hingga Hilirisasi

Untuk merealisasikan target tersebut, pasangan bakal calon yang diusung oleh Koalisi Perubahan itu menyiapkan sejumlah strategi terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara.

Dari sisi pendapatan, Anies-Muhaimin berencana meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak. Dengan demikian, tax ratio ditarget meningkat menjadi sekitar 13-16 persen pada 2029.

"Memastikan seluruh insentif pajak, termasuk tax holiday dan tax allowance, dilaksanakan secara terencana dan terkendali untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dengan risiko fiskal yang minimal," tulis dokumen visi, misi, dan program Anies-Muhaimin.

Baca juga: Anies Kritik Pemerintah Pusat: Arahan ke Pemda Enggak Jelas

Lalu dari sisi belanja, pasangan calon itu berencana mendorong efisiensi anggaran dengan memperioritaskan belanja produktif dan menekan belanja non produktif. Lalu, meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah di level pusat dan daerah untuk mengurangi duplikasi program dan guna memperbaiki efisiensi dan efektivitas anggaran.

Sementara dari sisi pembiayaan, pasangan calon itu menjanjikan rencana memperbaiki pengelolaan utang pemerintah. Hal ini akan dilakukan dengan mengoptimalkan komposisi jangka waktu, denominasi mata uang, dan sumber utang dengan proses penerbitan Surat Berharga Negara.

Sebagai informasi, berdasarkan data terakhir Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai dengan akhir September sebesar Rp 7.891,61 triliun. Dengan nilai utang tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 37,95 persen.

Baca juga: Jawaban Anies Baswedan Ketika Ditanya Lanjutkan Pembangunan IKN atau Tidak...