Pemerintah Bakal Larang "E-commerce" Jual Barang di Bawah HPP, Bikin UMKM Merugi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana akan melarang platform digital untuk menjual produk di bawah harga pokok penjualan atau HPP per item.  

Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah harga beli (perolehan) dari barang yang dijual. Jumlah ini termasuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang langsung digunakan untuk membuat barang tersebut. 

Namun, apakah kebijakan ini memukul para UMKM atau malah justru sebaliknya?

Baca juga: Larangan E-commerce Jual Barang di Bawah HPP Bakal Masuk Permendag Nomor 31/2023

CEO dan Founder Hypefast, rumah dari brand lokal di Indonesia, Achmad Alkatiri mengungkapkan, kebijakan ini menjadi langkah yang positif dari pemerintah untuk menjaga persaingan harga atau pricing war. 

Hanya saja, nantinya ketika kebijakan ini diterapkan, brand lokal milik UKM harus bisa menyesuaikan kualitas hingga harga yang ditetapkan. 

“Kalau secara over all ini positif untuk mengatasi pricing war, terutama di kanal online. Cuma memang brand lokal harus menyesuaikan antara pengetatan harga dengan kebijakan lainnya,” ujarnya kepada media di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Pemerintah Bakal Larang Platform Digital Jual Produk di Bawah HPP

Achmad tak menampik bahwa brand-brand lokal di Indonesia masih sering melakukan penjualan barang murah dengan memberikan promo seperti flash sale.

Hanya saja, aktivitas promo itu dilakukan lantaran barang yang sebenarnya penjualannya sepi sehingga harus ditahan, sedangkan kas bisnis harus tetap berjalan. 

“Brand lokal banyak flash sale di bawah HPP itu karena untuk menghabiskan stok atau flashing out stock. Itu tuh dari keadaan inventory mereka enggak jalan, respons market enggak oke, tapi daripada barang enggak kejual dan duit ketahuan jadi ya flash sale,” jelas Achmad. 

“Sehingga hal-hal kayak gini yang harus diperhatikan UMKM kalau kebijakan itu berlaku,” sambung dia. 

Baca juga: Teten Heran Pengusaha Logistik Gugat Aturan Larangan Impor di E-commerce

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki belum bisa memastikan kapan larangan platform digital atau e-commerce untuk menjual produk di bawah harga pokok penjualan atau HPP per item berlaku di Tanah Air.

Hanya saja, kata dia, aturan larangan itu akan dimasukkan dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menkop Teten bilang, aturan itu akan resmi dimasukkan ketika Permendag Nomor 31 itu dievaluasi nantinya. 

“Ini kan disepakati di rapat menko, Permendag 31/2023 ini baru dievaluasi setelah tiga bulan. Ini kan baru sebulan, jadi kita tunggu dua bulan lagi. Tapi itu harus (diberlakukan), kalau kita lihat gimana China, jangan sampai di pasar digital mereka didominasi platform, mereka terapkan aturan itu,” ujarnya kepada media saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Kategori Barang Murah yang Boleh Dimpor lewat E-commerce