Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Janji Setop Ekspor Pasir Laut: Emangnya Kita Toko Material

Kompas.com - 28/12/2023, 22:01 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan komitmennya untuk menyetop aktivitas ekspor pasir laut ke negara tetangga seperti Singapura. Janjinya ini akan dia realisasikan bila terpilih menjadi Presiden RI dalam Pilpres 2024.

Ekspor pasir laut sendiri mengemuka setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut pada Juni 2023.

Dalam beleid tersebut, Jokowi mengizinkan hasil sedimentasi berupa pasir laut bisa diekspor ke luar negeri apabila kebutuhan dalam negeri tercukupi. Sebelum adanya aturan ini, pengapalan pasir laut ke luar negeri dianggap aktivitas ilegal.

"Kita akan setop ekspor pasir. Kita ingin agar ekspor pasir ini yang bisa merugikan nelayan, masyarakat pesisir, dan merusak lingkungan hidup dan manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Yang merasakan manfaatnya hanya pengusaha-pengusaha ekspor pasir," kata Anies dalam acara Desak Anies di Kabupaten Banyuwangi yang juga disiarkan di akun Youtube miliknya, Kamis (28/12/2023).

Baca juga: Gibran Bahas Lagi Program Makan Siang Gratis Rp 450 Triliun, dari Mana Duitnya?

Anies sendiri mengaku heran dengan kebijakan yang membolehkan ekspor pasir laut. Di mana kebijakan tersebut dinilai lebih banyak mudharatnya.

Banyak kalangan mengkritik kebijakan ekspor pasir laut karena beberapa alasan. Pengerukan pasir laut dianggap berpotensi merusak lingkungan, nilai ekspornya terlalu murah, dan bisa menambah luas wilayah negara tetangga.

"Kadang membatin, emangnya kita toko material sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah?" beber Anies.

Anies lalu mengilustrasikan kalau ekspor pasir laut justru membuat wilayah negara tetangga semakin luas. Imbasnya, garis pantai negara tetangga yang mereklamasi pantainya pun semakin melebar.

"Tanah mereka lebih luas pakai tanah kita," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Ini tidak bisa diteruskan, kita hentikan kegiatan itu, kita pastikan nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa pastikan bahwa lingkungan hidupnya pun gak terganggu," tambah dia.

Baca juga: Gibran Curhat, Banyak Orang Nyinyir Program Makan Siang Gratis Rp 400 Triliun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin Bakal Panggil Manajemen

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin Bakal Panggil Manajemen

Whats New
Capai 12,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Dua Wilayah Ini Tertinggi di Indonesia

Capai 12,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Dua Wilayah Ini Tertinggi di Indonesia

Whats New
Per Februari 2024, Jumlah Pengangguran RI Turun Jadi 7,20 Juta Orang

Per Februari 2024, Jumlah Pengangguran RI Turun Jadi 7,20 Juta Orang

Whats New
Pembangunan Infrastruktur di Australia Jadi Peluang untuk Produsen Baja Lapis RI

Pembangunan Infrastruktur di Australia Jadi Peluang untuk Produsen Baja Lapis RI

Whats New
KAI Ubah Pola Operasi, 21 Kereta Berhenti di Stasiun Jatinegara

KAI Ubah Pola Operasi, 21 Kereta Berhenti di Stasiun Jatinegara

Whats New
Kejar Target 1 Juta Barrel Minyak, Industri Hulu Migas Hadapi Keterbatasan Rig

Kejar Target 1 Juta Barrel Minyak, Industri Hulu Migas Hadapi Keterbatasan Rig

Whats New
PGN Suplai Gas Bumi untuk Smelter Tembaga Freeport

PGN Suplai Gas Bumi untuk Smelter Tembaga Freeport

Whats New
KKP Kembangkan Jejaring Perbenihan Nasional Ikan Nila

KKP Kembangkan Jejaring Perbenihan Nasional Ikan Nila

Whats New
Kemenhub Evaluasi Pola Pengasuhan di STIP Jakarta

Kemenhub Evaluasi Pola Pengasuhan di STIP Jakarta

Whats New
Konsumsi Rumah Tangga Kembali Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2024

Konsumsi Rumah Tangga Kembali Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2024

Whats New
Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Waktu Tunggu Lebih Cepat

Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Waktu Tunggu Lebih Cepat

Whats New
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen

Whats New
Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Spend Smart
Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Earn Smart
Ada Regulasi Ketransmigrasian Baru, Kemendes Sebut Sebagai Modal Pengembangan Transmigrasi Modern

Ada Regulasi Ketransmigrasian Baru, Kemendes Sebut Sebagai Modal Pengembangan Transmigrasi Modern

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com