Cak Imin Sebut Pemerintah Tak Seriusi Transisi Energi, Ini Respons Pengamat Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai bahwa komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi tidak serius. Bagaimana respons pengamat ekonomi? 

Salah satu pengamat ekonomi, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira ternyata setuju dengan pernyataan Cak Imin. Menurut dia, komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi bersih memang tidak serius.

“Memang yang disampaikan itu misalnya target EBT dalam ketenagalistrikan. Itu memang direncanakan turun targetnya, tadinya 23 persen menjadi 17 persen,” kata Bhima kepada Kompas.com, Senin (22/1/2024).

“Itu kan artinya ada keengganan dari pemerintah (PLN) untuk mendorong bauran EBT lebih besar,” tambahnya.

Baca juga: ESDM Sebut Pentingnya Transisi Energi untuk Dorong Daya Saing Produk RI hingga Pemerataan Pembangunan

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, pajak karbon adalah salah satu yang dipersiapkan untuk transisi EBT. Namun sayangnya, komitmen pemerintah tidak serius.

“Target EBT yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 23 menjadi 17 persen,” kata Cak Imin dalam Debat Cawapres malam tadi.

Cak Imin juga menuturkan bahwa pemerintah menunjukkan keengganannya untuk mempercepat transisi energi. Ini terlihat dari penundaan implementasi pajak karbon.

“Dari tahun 2002 dimundur menjadi tahun 2025, apanya yang mau dilanjutkan? karena itu secara tegas harus dilakukan implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi EBT di jalankan,” tegas Cak Imin.

Baca juga: Percepat Koordinasi, Kantor Bersama Satgas Tim Transisi Energi Nasional Diresmikan

Bhima mengungkapkan, selain penurunan target EBT, pemerintah juga tak konsisten dengan negosiasi Just Energy Transition Partnership (JETP). Bhima bilang, dari banyaknya PLTU yang akan disuntik mati, hanya ada 2 PLTU yang saat ini masuk dalam agenda untuk dipensiunkan.

“Dalam kerja sama JETP-pun hanya ada 2 rencana pensiun dini PLTU batu bara, yakni PLTU Cirebon dan PLTU Pelabuhan Ratu. Padahal, ada banyak PLTU yang bisa ditutup, karena sudah tua, dan polusi udaranya berbahaya bagi lingkungan,” ujar Bhima.

“Ini artinya ada ongkos kesehatan, dan sebetulnya menutup PLTU itu juga bisa menyelamatkan keuangan negara, karena di tengah kondisi oversupply listrik,” jelas dia.

Bhima juga menyoroti bukti-bukti ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan transisi energi, yakni hambatan dari segi regulasi untuk jual beli listrik ke PLN dari PLTS Atap.

“Kalau kita lihat, masih besar sekali subsidi yang diberikan ke fosil, dalam bentuk subsidi BBM, listrik yang asalnya dari PLTU, dan juga subsidi gas 3kg,” ujar Bhima.

“Memang pemerintah ini aneh, dia seolah-olah berkata transisi energi, NZE, tapi tidak mau langsung mendorong ke EBT,” tambahnya.

Baca juga: CCS, Teknologi Tepat Hadapi Susutnya Cadangan Minyak Dunia

Di sisi lain, saat ini banyak banyak orang yang menilai bahwa transisi energi belum siap karena infrastruktur yang tidak mendukung. Inipun menimbulkan solusi yang semu.

Misalnya, beberapa imbauan untuk jagan segera melakukan transisi, melainkan menggunakan gas yang ada saat ini, karena jumlahnya melimpah.

Selain itu, Carbon Capture and Storage (CCS) yang dianggap sebagai jembatan untuk energi yang lebih bersih. Bhima menilai solusi yang ditawarkan pemerintah menghambat transisi energi.

“Jadi itu beberapa indikator bahwa transisi enegi kita seolah ‘dihambat’ atau jalan di tempat,” tegasnya.

Baca juga: Menteri ESDM Sebut Transisi Energi Baru Terbarukan Baru 60 Persen dari Target