Hasil Survei, Subsidi Kendaraan Listrik Jadi Program Transisi Energi Paling Populer

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indonesia Cerah dan MarkData menunjukkan 91,1 persen responden menilai program subsidi kendaraan listrik menjadi program kebijakan transisi energi berkeadilan yang paling populer diketahui.

"Subsidi kendaraan listrik (91,1 persen) menjadi program kebijakan transisi energi berkeadilan yang paling populer diketahui pemangku kepentingan dibandingkan dengan pemasangan PLTS (67,5 persen)," kata Project Assistant Indonesia Cerah Intan Fatma Dewi dalam launching survei Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat secara virtual, Selasa (23/1/2024).

Intan mengatakan, subsidi kendaraan listrik dinilai oleh responden di Sumatera Selatan sebagai program yang paling efektif dalam transisi energi berkeadilan lantaran menghemat biaya.

Sementara itu upaya mengurangi polusi udara (39,5 persen) adalah alasan paling efektif yang banyak disebut oleh responden di Jawa Barat.

“Adapun responden melihat adanya kesempatan yang didapat dari kebijakan transisi energi seperti subsidi kendaraan listrik, pemasangan PLTS, dan pemberhentian PLTU batu bara, adalah pembukaan lapangan kerja baru serta mendorong inovasi dan peluang investasi pada sumber energi terbarukan,” ujarnya.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pemerintah Tak Seriusi Transisi Energi, Ini Respons Pengamat Ekonomi

Intan juga mengatakan, sebanyak 91,9 persen responden tertarik untuk berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan transisi energi berkeadilan.

Sementara itu, sebanyak 59,3 persen responden menilai program transisi energi dapat mengubah presepsi masyarakat terhadap pemerintah.

“Transisi energi berkeadilan menjadi kebijakan yang cukup didukung sekaligus krusial merubah persepsi mereka (responden) terhadap pemerintah,” ucap dia.

Baca juga: ESDM Sebut Pentingnya Transisi Energi untuk Dorong Daya Saing Produk RI hingga Pemerataan Pembangunan

Sebagai informasi, survei dilakukan Indonesia Cerah dan Markdata selama periode 10-20 Desember 2023 di tiga wilayah yang memiliki ketergantungan besar terhadap energi fosil, khususnya batu bara, yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Survei dilakukan dengan metodologi purposive sampling atau responden dengan kriteria tertentu di antaranya, Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha dan pegawai swasta, serta pekerja dan masyarakat sipil lainnya.

Adapun pengambilan survei dilakukan dengan wawancara baik laring dan luring yang melibatkan 123 responden di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Baca juga: Menjaga Ketahanan Energi Nasional di Masa Transisi Energi

CEO MarkData, Faisal Arief Kamil mengatakan, temuan utama dari survei ini adalah mayoritas dari responden menyatakan mendukung pelaksanaan transisi energi berkeadilan (87,0 persen).

“Alasannya, karena mayoritas pemangku kepentingan atau responden telah memahami pentingnya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan perubahan iklim (72,0 persen) dan melihat adanya potensi manfaat ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja baru (50,5 persen),” kata Faisal.

Sedangkan pemangku kepentingan yang cenderung tidak mendukung pelaksanaan transisi energi berkeadilan, menurut Faisal, adalah sebesar 13 persen.

Responden yang tidak mendukung transisi energi memiliki beberapa alasan di antaranya yaitu, manfaat transisi energi tidak didistribusikan secara merata (71,4 persen), potensi hilangnya pekerjaan di sektor energi minyak bumi, gas, dan batu bara (57,1 persen), adanya masalah atau tantangan lain yang dianggap lebih mendesak (55,6 persen), dan rasa tidak percaya pada komitmen pemerintah dan sektor swasta (42,9 persen).