Airlangga Bilang, Seluruh Bansos Pakai Anggaran dan Data dari Kemensos

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada perubahan data penerima bantuan sosial (bansos) untuk Januari hingga Februari 2024.

Menurut dia, pembagian bansos tetap menggunakan data dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tidak ada perubahan, karena semua anggarannya, anggaran di Kemensos, menggunakan anggaran Kemensos," kata Airlangga di Makassar dilansir dari Antara, Jumat (2/2/2024).

Airlangga menyampaikan hal tersebut untuk menepis isu yang beredar bahwa pemerintah tidak menggunakan data dari Kemensos dalam pembagian bansos pada periode Januari-Februari 2024.

Baca juga: Jokowi Gencar Tebar Bansos Jelang Pilpres, Perlukah?

Airlangga menjelaskan, data pembagian bansos itu merujuk kepada Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipadupadankan dengan data Kemensos.

"Kita sudah ada data SUSENAS dan data DTKS dari TNP2K di Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Jadi datanya sudah dipadupadan dan dikonsolidasikan," kata Airlangga.

Potensi anggaran bansos bengkak

Anggaran dana bantuan sosial dalam APBN 2024 berpotensi membengkak. Hal ini seiring dengan keputusan pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengeluarkan program bansos baru.

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan bansos baru bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Lewat program pengganti BLT El Nino ini, pemerintah akan membagikan bantuan total sebesar Rp 600.000 untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Sri Mulyani Tegaskan Bansos adalah Program APBN

Untuk menjalankan program tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghitung, diperlukan dana sebesar Rp 11,25 triliun. Akan tetapi, Kemenkeu masih belum bisa bisa memastikan sumber dana untuk program BLT Mitigasi Risiko Pangan itu.

Pemerintah pun berencana untuk mengotak-atik APBN guna memuluskan rencana program BLT tersebut. Kemenkeu membuka opsi realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dana BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Sebagai informasi, dalam APBN 2024 pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos).

Jika pemerintah melakukan realokasi anggaran dari luar alokasi tersebut untuk menjalankan program BLT Mitigasi Risiko Pangan, maka alokasi anggaran perlinsos berpotensi membengkak melewati Rp 500 triliun, dan menjadi level tertinggi sepanjang sejarah.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet membenarkan, bansos merupakan instrumen jangka pendek yang dapat digunakan pemerintah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi tertentu.

Baca juga: Penjelasan Sri Mulyani soal Anggaran Bansos yang Naik Pesat di 2024

Apabila dilakukan secara berkelanjutan, bansos juga berpotensi mengatasi permasalahan kemiskinan dan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Akan tetapi, dengan semakin gencarnya pelaksanaan bansos, maka anggaran belanja yang diperlukan semakin besar. Oleh karenanya, ia pun membenarkan adanya potensi anggaran perlinsos yang membengkak mencapai level tertinggi sepanjang masa pada tahun ini.

"Menurut saya anggaran perlindungan sosial di tahun ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah penyaluran bantuan pengiriman sosial di dalam negeri," tutur dia, kepada Kompas.com.

Yusuf menyebut, gencarnya penyaluran bansos pada awal tahun akan dikaitkan dengan poilitik, mengingat pelaksanaannya yang mendekati pemilu. Penyaluran bansos bahkan dinilai dapat menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Oleh karena itu posisinya sebenarnya perlu dipertegas bantuan sosial ini adalah bantuan reguler dari pemerintah untuk mencapai output dalam jangka pendek," ujarnya.

"Dan juga beberapa output dalam jangka panjang dan pemerintah perlu mempertegas posisinya adalah independen dan tidak terkait dengan paslon tertentu," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Gencar Tebar Bansos Jelang Pilpres, Sri Mulyani: Semuanya Sudah Ada Dalam APBN