Soal Dana PSN Mengalir ke ASN-Politisi, Ini Kata Anak Buah Menko Airlangga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah buka suara terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan, 36,7 persen anggaran proyek strategis nasional (PSN) digunakan untuk kepentingan pribadi aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus.

Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, proyek yang masuk dalam PSN jumlahnya banyak, sehingga pihaknya selaku pengawas pembangunan infrastruktur prioritas tidak mengetahui secara detail terkait temuan aliran dana PSN masuk ke kantong pribadi.

"PSN itu kan banyak, yang mengalir itu yang mana, aku enggak tahu juga kan," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Dana Pembebasan Lahan PSN Didominasi Proyek Jalan Tol

Lebih lanjut Wahyu menyebutkan, salah satu temuan terkait penyalahgunaan dana PSN yang dikemukakan oleh PPATK ialah terkait dengan proyek base transceiver system atau BTS di lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Namun, Wahyu menegaskan, proyek BTS yang dimaksud oleh PPATK bukan bagian dari PSN.

"PSN itu kan satelitnya, ini kan bukan satelitnya," ujar dia.

Oleh karenanya, Wahyu yang juga menjabat sebagai Deputi VI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai, PPATK perlu memberikan penjelasan lebih lanjut terkait temuan dana PSN yang disalahgunakan.

"Mungkin itu perlu diluruskan," ucapnya.

Baca juga: LMAN Targetkan Dana Pembebasan Lahan PSN Capai Rp 18 Triliun Sepanjang 2024

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, pihaknya menemukan 36,67 persen anggaran PSN digunakan untuk kepentingan pribadi.

"36,67 persen diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ivan, dalam acara Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Dia mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi dan pemeriksaan mendalam, dana itu mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN hingga politikus.

Ada pula yang dibelikan aset maupun investasi oleh para pelaku.

"Teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus, serta dibelikan aset, dan investasi oleh para pelaku," ujar Ivan.

Sebagai informasi, pemerintah telah merampungkan 190 PSN dengan nilai total Rp 1.515 triliun sampai dengan pengujung 2023.

Baca juga: Gibran Ingin Masyarakat Adat Dilibatkan saat Pembangunan Masif dan PSN