Pembangunan Ekonomi Biru, KKP Buka Skema Kerja Sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) tengah menjajaki skema kerja sama dengan berbagai mitra untuk mencari biaya alternatif dalam mewujudkan program prioritas ekonomi biru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Peluang kerja sama ini terbuka dengan berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga, Pemda, Perguruan Tinggi, LSM, organisasi profesi serta peran aktif pada kerja sama luar negeri, lembaga PBB dan organisasi internasional lainnya.

Baca juga: Ini Strategi KKP Perkuat Daya Saing Produk Kelautan-Perikanan Berbasis Ekonomi Biru

"Saat ini Ditjen PKRL menjadi penanggung jawab tiga program ekonomi biru. Ini menggambarkan peran strategis dalam mengawal ekologi untuk ekonomi biru yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional, khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan,” kata Victor dalam keterangan tertulis, Senin (12/3/2024).

Senada dengan Victor, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dewanti mengatakan, pembiayaan alternatif tidak harus bersumber dari APBN atau hutang, namun terdapat sumber lain untuk pelaksanaan pembangunan.

“Global Environment Facility (GEF) contohnya, merupakan salah satu opsi mekanisme alternatif pendanaan di luar APBN yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian program ekonomi biru KKP,” kata Laksmi.

Laksmi mengatakan, Indonesia berperan aktif di berbagai forum global dan meratifikasi perjanjian lingkungan yang memandatkan mekanisme pendanaan global dan GEF menjadi mekanisme pendanaan pertama untuk lingkungan hidup.

“Saat ini KKP telah menghasilkan tiga proposal GEF-8 dan satu proposal baru untuk mendukung Coral Bond. Selain alokasi The System of Transparent Allocation of Resouces (STAR), ada alokasi pendanaan lain seperti International Water alokasi pendanaan dan Chemical & Waste yang dapat dieksplorasi KKP sebagai sumber pendanaan kegiatan yang mendukung program strategis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Laksmi mengatakan, selain pendanaan global, juga didorong perlunya memanfaatan lembaga National Trust Fund untuk menghimpun potensi dana perwakilan yang masih besar dalam mendukung program prioritas.

Sebagai informasi, blue economy atau ekonomi biru, merujuk pada pemanfaatan dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan kelautan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: AIS Forum Bangun Era Baru Ekonomi Biru Berkelanjutan

Dalam konteks Indonesia, yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan sejumlah besar pulau, potensi untuk mengembangkan blue economy sangat besar.

Indonesia tercatat mengekspor sekitar 10 persen dari komoditas perikanan dunia, dengan nilai sektor perikanan mencapai 29,6 miliar dollar AS atau setara dengan 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Laut Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk sebagai bagian terbesar dari segitiga terumbu karang yang menjadi habitat bagi 76 persen dari seluruh spesies terumbu karang dan 37 persen dari seluruh spesies ikan terumbu karang di dunia.

Blue economy di Indonesia juga berdampak positif pada masyarakat. Lebih dari 2,8 juta rumah tangga terlibat langsung dalam industri maritim Indonesia.

Selain sektor perikanan dan kelautan yang berkontribusi pada peningkatan devisa negara, mereka juga berperan penting dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Baca juga: Strategi Forum Negara Kepulauan Dongkrak Ekonomi Biru