PPN Bakal Naik Jadi 12 Persen, Daya Beli Masyarakat Kian Tertekan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan diyakini akan berdampak terhadap daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, telah menerima sejumlah pukulan, mulai dari kenaikan harga komoditas, sukku bunga tinggi, hingga kesulitan mencari kerja.

Akibatnya, daya beli masyarakat mengalami pelemahan, ditandai dengan perlambatan pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal terakhir tahun lalu.

Meskipun terdapat momen Natal dan Tahun Baru serta sejumlah insentif yang digelontorkan pemerintah, konsumsi rumah tangga nasional melambat menjadi 4,47 persen secara tahunan pada kuartal IV-2023, dari kuartal sebelumnya 5,06 persen.

"Ini masih ditambah penyesuaian tarif PPN 12 persen. Khawatir belanja masyarakat bisa turun," kata Bhima, kepada Kompas.com, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Pengamat: Kenaikan PPN 12 Persen Masih Relevan dan Tak Bebani Masyarakat

Dengan melihat potensi tersebut, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kembali wacana kenaikan tarif PPN, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama produk domestik bruto (PDB) dengan porsi mencapai lebih dari 50 persen.

"Pemerintah harus memikirkan kembali rencana kenaikan tarif PPN 12 persen karena akan mengancam pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari konsumsi rumah tangga," tuturnya.

Meskipun sudah diatur lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bhima menilai, momen kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun depan tidak tepat.

Alih-alih mengerek tarif PPN, Bhima bilang, pemerintah dapat mempretimbangkan opsi lain untuk mengerek pendapatan negara yang berasal dari pajak, seperti pembahasan pajak kekayaan, pajak anomali keuntungan komoditas, dan penerapan pajak karbon.

"Jelas kenaikan tarif PPN bukan solusi naikan pendapatan negara. Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak-atik tarif," ucapnya.

Baca juga: PPN Bakal Naik Jadi 12 Persen, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, berbagai ketentuan yang telah dirumuskan dan diterbitkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk penyesuaian tarif PPN, bakal dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.

Menurutnya, masyarakat telah memilih untuk mendukung keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga ketentuan kenaikan PPN tetap dilaksanakan.

"Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan," kata dia, dalam gelaran Media Briefing, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

"Tentu kalau berkelanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah tentu akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN," sambung Airlangga.

Baca juga: Daya Beli Kelas Menengah Turun, PPN Jadi 12 Persen Dinilai Tidak Tepat