Pelaku Industri Satelit Nasional Mampu Penuhi Kebutuhan Akses Internet Domestik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memiliki misi besar menciptakan konektivitas digital yang diharapkan menjadi tulang punggung dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Diketahui bahwa kemampuan satelit dalam negeri memiliki kapasitas internet secara nasional mendekati 400 Gbps pada akhir tahun 2024 ini.

Jumlah tersebut sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah. Di lain pihak, operator satelit asing seperti Starlink, milik Elon Musk, tengah berencana memasuki Indonesia.

Baca juga: Mengenal Asuransi Satelit, dari Manfaat sampai Jenisnya

Dok. SpaceX Peluncuran Satelit Merah Putih 2 dengan roket Falcon 9 milik SpaceX [Dok. SpaceX].

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Adi Rahman Adiwoso menjelaskan, pertumbuhan industri satelit nasional terus berkembang dan pasar bergerak secara dinamis seiring masuknya operator asing yang akan beroperasi di Indonesia.

Namun, Adi meyakini perusahaan Indonesia mampu dan harus menjadi pemain utama dalam memenuhi kebutuhan akses internet Nusantara. Apalagi pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap operator domestik melalui Visi Indonesia Digital 2045.

Dukungan tersebut akan semakin mengokohkan operator domestik sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang selalu mengingatkan untuk menghemat keluarnya devisa Indonesia ke luar negeri. Sehingga, sebaiknya pemanfaatan satelit nasional diutamakan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait penguatan cadangan devisa.

“Dengan rekam jejak 33 tahun di industri satelit Indonesia, PSN berperan aktif dalam peningkatan kapasitas satelit domestik. Penggunaan internet satelit melalui kapasitas yang dimiliki operator satelit domestik dapat mendukung kedaulatan nasional," ujar Adi, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: BRIN dan PSN Kolaborasi Perkuat Teknologi Satelit RI

Akan tetapi, imbuh dia, jika masih ada kekurangan kapasitas, operator satelit asing dapat saja memberikan tambahan, dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan kapasitas yang dibutuhkan dengan harga yang wajar.

"Namun, perlu dikaji kelaziman lebih lanjut, apakah praktik operator satelit asing yang menjual produk di suatu negara dengan harga lebih murah dibandingkan di negara asalnya sudah sesuai dengan tata cara perdagangan internasional. Hingga saat ini tidak pernah ada operator domestik yang meminta adanya proteksi biaya atau tarif layanan yang diberikan kepada masyarakat terhadap operator satelit asing," kata dia.