Presiden Tunjuk Menteri Susi ke Oslo untuk Ekonomi Kelautan

Menurut keterangan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat penunjukan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara tertanggal 8 Juni 2018.

Menteri Susi hadir dalam pertemuan untuk persiapan materi dan berfungsi sebagai contact person Pemerintah RI. Saat ini, Menteri Susi dan delegegasi sudah berada di Oslo, Norwegia untuk pertemuan ini.

Penunjukan Menteri Susi mewakili Presiden itu merupakan respons atas permintaan PM Norwegia Erna Solberg yang mengundang Presiden Jokowi sebagai anggota Panel Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan (High-Level Panel on Building Sustainable Ocean Economy).

Panel Tingkat Tinggi digelar karena fakta bahwa laut memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Untuk menjadikan potensi laut ini benar-benar terlaksana, butuh konsensus dunia untuk menyamakan persepsi ini, terutama di tengah ancaman terhadap kesehatan dan produktivitas laut.

Utusan Khusus PBB tentang Kelautan saat ini adalah Peter Thomson, (Mantan Presiden UN General Assembly ke-71).

Tujuan umum Panel Tingkat Tinggi ini adalah berkontribusi terhadap pencapaian agenda Sustainable Development Goals 2030.

Anggota panel

Secara  umum, anggota panel terdiri dari Kepala-kepala Pemerintahan/Heads of Government/ Heads of State.

Ada 13 negara yang sudah bergabung antara lain Norwegia, Indonesia, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Palau, Portugal, Australia, Jepang, Fiji, Chile dan Namibia.

Tiga belas negara ini mewakili lebih dari 60 persen seluruh panjang garis pantai di dunia, yaitu sepanjang 261.444 km.

Indonesia dan Norwegia merupakan dua negara dengan garis pantai terpanjang kedua dan ketiga di dunia. Garis pantai terpanjang di dunia dimiliki Kanada yaitu 202.080 kilometer. Garis pantai Indonesia 99.093 kilometer dan Norwegia 83.281 kilometer.

Manfaat bagi Indonesia

Keikutsertaan Indonesia dalam panel ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Jumlah penduduk Indonesia yang secara langsung bertumpu pada laut besar. Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia bergantung secara langsung kepada rumah tangga nelayan (BPS, 2013).

Secara internasional, keikutsertaan ini meningkatkan citra Indonesia dalam bidang kelautan. Kepemimpinan Indonesia dalam pemberantasan pencurian ikan di bawah Presiden telah diakui dunia.

Posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor bidang kelautan akan semakin kuat dengan  partisipasi Indonesia dalam keanggotaan Panel Tingkat Tinggi ini.

Keterlibatan Indonesia menjadi sangat penting karena hasil  Panel Tingkat Tinggi ini akan jadi  kebijakan ekonomi kelautan berkelanjutan di tingkat global.