Kadin Sebut Pengembangan Mobil Listrik Perlu Banyak Insentif

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, insentif sangat penting bagi produsen dan pelaku industri electric vehicle (kendaraan listrik/EV).

Pasalnya, kendaraan listrik masih sangat mahal ketimbang kendaraan konvensional karena masalah teknologi, baterai, hingga besaran pajak.

Untuk itu, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan kendaraan listrik dari insentif fiskal maupun non-fiskal yang dilayangkan pemerintah.

“Ini merupakan upaya kuat dari pemerintah untuk mengakeselarasi pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik dan kami dari dunia usaha sangat mengapresiasi hal ini,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Di sisi lain, potensi dan peluang pengembangan kendaraan berbasis listrik di Indonesia cukup menjanjikan.

Saat ini, kata dia, Industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur. Hal ini terbukti banyak perusahaan mobil yang membuka kembali pabrik-pabrik manufaktur mobil dalam upaya meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia.

"Selain itu, Indonesia mengalami transisi yang luar biasa karena berubah dari hanya menjadi tempat produksi mobil untuk diekspor, terutama untuk wilayah Asia Tenggara menjadi pasar penjualan (domestik) mobil yang besar karena meningkatnya produk domestik bruto (PDB) per kapita," kata Rosan.

Adapun terbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 untuk mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Dalam Perpres tersebut, pemerintah menargetkan pengembangan mobil listrik sebanyak 2.200 unit, mobil hybrid sebanyak 711.000 unit, dan 2,1 juta unit sepeda motor listrik pada 2025.

Nantinya ungkap Rosan, Perpres Nomor 55 Tahun 2019 akan membawa peluang kerjasama bagi industri kendaraan yang sudah ada dengan industri pendukung KBL Berbasis Baterai dalam negeri.

Selain itu, Perpres Nomor 55 Tahun 2019 juga mengamanatkan Penggunaan TKDN, yakni TKDN 40 persen bagi kendaraan roda dua dan tiga pada 2019-2023, TKDN minimum sebesar 60 persen pada 2024-2025, dan TKDN minimum 80 persen pada 2026 dan seterusnya.

"Sementara untuk kendaraan beroda empat dan atau lebih, pada 2019 – 2021 TKDN minimum sebesar 35 persen, 2022 – 2023 TKDN minimum sebesar 40 persen, 2024 – 2029 TKDN minimum sebesar 60 persen, dan 2030 dan seterusnya TKDN minimum sebesar 80 persen," jelas Rosan.