Kelola Ruang Laut, Wapres Dorong Koalisi PBB Lakukan 3 Hal Ini

Hal tersebut Disampaikan Wapres dalam pertemuan High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) wqktu setempat.

Dalam Pertemuan HLP ke-2 yang dihadiri oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tersebut, Kalla menyampaikan bahwa saat ini laut tengah menghadapi berbagai tantangan seperti IUU Fishing dan dampak perubahan iklim.

“Kita harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya dukung ekosistem laut agar sumber daya kelautan dapat berkelanjutan,” kata Jusuf Kalla dikutip dalam siaran pers KKP, Kamis (26/9/2019).

Ajakan itu didasari karena laut tengah menghadapi berbagai tantangan, yakni IUU Fishing, sampah plastik, dan dampak perubahan iklim.

Untuk itu, Kalla menekankan Indonesia menyoroti tiga prioritas terkait pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan, lebih sehat, dan lebih produktif.

Kalla mengatakan, prioritas yang pertama adalah soal sampah plastik. Langkah konkretnya mendorong aksi global untuk mengatasi sampah plastik di laut.

"Indonesia, dalam hal ini telah mengurangi 20 persen sampah plastik pada tahun 2019 dari target keseluruhan sebesar 75 persen pada tahun 2025," sebut Kalla.

Kedua, menjamin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Komitmen dalam memerangi IUU Fishing dan kejahatan perikanan terorganisir harus dipertegas.

"Ketiga, kita harus mengutamakan laut dalam negosiasi perubahan iklim. Indonesia menyoroti pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap mangrove dan lahan gambut,” tuturnya.

Ia berharap, koalisi antarnegara yang terbentuk dapat melakukan kebijakan konkret untuk mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan hingga generasi mendatang.