13 Persen Masyarakat Tak Mampu Akses Layanan Keuangan dalam Radius 5 Km

JAKARTA, KOMPAS.com – Hingga saat ini, masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan atau perbankan hanya 87 persen dari total populasi Indonesia.

Sisanya, yakni 13 persen tidak dapat mengakses keuangan.

Hal ini menjadi konsern bagi pemerintah dan pihak pengembangan l teknologi finansial (fintech) untuk gencar meningkatkan edukasi bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Iskandar Simorangkir selaku Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hambatan yang terjadi adalah sebagian responden tidak tahu bagaimana cara menghubungi agen perbankan.

“Survei terkini ada 44,3 persen responden yang tidak tahu bagaimana cara menghubungi agen. Kondisi ini dapat berimbas pada rendahnya jumlah transaksi melaui agen, kerena agen merasa imbal hasil yang mereka dapatkan tergolong rendah,” kata Iskandar saat ditemui di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Dalam sambutannya, masyarakat yang berpendidikan rendah mengeluhkan sulitnya ketika hatus mengisi formulir dengan jumlah 23 kolom.

Ini kemudian menjadi ide untuk mempermudah masyarakat mengakses perbankan dengan cepat dan mudah.

“Inilah yang kami mau untuk membantu, dengan e-KTP dimana hanya dengan cap jari akan muncul pertanyaan dari sitem apakah Anda mau membuka rekening bank atau tidak, ini akan mempercepat target inklusi keuangan,” jelas Iskandar.

Penggunaan KTP elektronik untuk membuat rekening bank sebelumnya sudah dijalankan terlebih dahulu di India.

Bahkan, hanya dengan 5 detik saja pembuatan akun perbankan sudah bisa dilakukan. Berangkat dari hal itu, pemerintah berupaya meningkatkan inklusi keuangan dengan memudahkan masyarakat.

Davids Tjhin selaku MD & Partner, Boston Consultin Group mengatakan bahwa dengan kemunculan Laku Pandai tahun 2015 agen perbankan terus bertumbuh.

Dimana agen perbankan terus membantu masyarakat untuk memiliki akun perbankan yang kelak akan memudahkan proses transaksi perbankan mereka.

“87 persen populasi bisa mengakses layanan keuangan dari radius 5 km dari tempat tinggal. Sementara 13 persen masih banyak juga yang belum tahu agen ini. Maka tindakan intervensi bisa terarah,” ungkap Tjhin.

Ia mengatakan bahwa agen bank sangat diperlukan kerena bisa menjangkau daerah terpencil. Inilah yang dilakukan negara-negara berkembang lainnya untuk meningkatkan layanan digital mereka melalui agen perbankan.

“Konsumen lebih nyaman untuk mengakses sistem keuangan dengan layanan digital dan ini yang dilakukan negara dalam meningkatkan penggunaan finansial teknologi,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa potensi ekspansi teknologi finansial masih jauh layaknya Kenya, Bangadesh dan India. Padahal Indonesia pertumbuhan ekonominya lebih baik. Maka ada beberapa hal yang perlu dikakukan.

“Agar bisa berkembang dan bisa berkelanjutan maka sistemnya harus menguntungkan bagi pihak yang terlibat,” jelas Tjhin.

Adapun Iskandar mengatakan, tahun depan inklusi keuangan atau akses perbankan akan ditargetkan naik tipis 2 persen dimana target tahun ini berada pada kisaran 70 persen.

Menurutnya saat ini sudah inklusi keuangan sudah dibatas jenuh, sehingga untuk memaksimalkan lagi target inklusi di tahun 2020 dengan proyeksi tinggi cukup sulit.

“Tahun depan kita enggak banyak naiknya, hanya 2 persen saja sekitar 75 persen,” ungkap Iskandar.