Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemerintah Siapkan Opsi Tangani Asuransi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah sudah memiliki sejumlah opsi untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero), selain opsi pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra.

Dikutip dari Antaranews, Jumat (6/12/2019), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata di Jakarta, Jumat, mengatakan opsi yang disiapkan pemerintah bersifat business to business.

Dengan begitu, dia memastikan tidak ada opsi suntikan modal dari negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Jiwasraya pada 2020.

"Ada beberapa opsi lainnya pasti, tidak hanya itu (pembentukan anak usaha)," ujar Isa.

Isa memastikan tidak akan ada PMN untuk Jiwasraya pada 2020. Namun, dia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai opsi lain yang disiapkan pemerintah untuk menyehatkan Jiwasraya, selain pembentukan anak usaha Jiwasraya Putra.

"Itu ranahnya Kementerian BUMN," ujar dia.

Disinggung mengenai opsi lainnya apakah terkait pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB), Isa juga enggan berkomentar lebih jauh.

Isa menjelaskan antara Kemenkeu dan Kementerian BUMN terus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya. Pemerintah juga mematangkan opsi penyehatan salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua itu dengan hasil koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.

Produk ini disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Perusahaan pun menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (roll over) hingga satu tahun berikutnya.

Selang setahun, masalah bertambah. Jiwasraya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa perusahaan butuh dana Rp 32,98 triliun. Ini demi memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur OJK atau Risk based Capital (RBC) 120 persen.

https://money.kompas.com/read/2019/12/06/203000126/pemerintah-siapkan-opsi-tangani-asuransi-jiwasraya

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PUPR: Pembangunan Jalan di IKN Nusantara Tidak Undang Investor

Kementerian PUPR: Pembangunan Jalan di IKN Nusantara Tidak Undang Investor

Whats New
Warga Antusias, Pembangunan Argo Eduwisata Artala di Cipanas Dilanjutkan

Warga Antusias, Pembangunan Argo Eduwisata Artala di Cipanas Dilanjutkan

Rilis
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor secara Online

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor secara Online

Work Smart
MinyaKita Langka, Warga: Di FB Saya Lihat Banyak yang Jual, tetapi di Sekitar Sini Susah...

MinyaKita Langka, Warga: Di FB Saya Lihat Banyak yang Jual, tetapi di Sekitar Sini Susah...

Whats New
Cara Beli Minyakita Menggunakan KTP, Mudah Atau Ribet?

Cara Beli Minyakita Menggunakan KTP, Mudah Atau Ribet?

Whats New
Kemenkeu: Pemerintah Menambah Utang untuk Membiayai Defisit yang Sudah Ditetapkan Bersama DPR

Kemenkeu: Pemerintah Menambah Utang untuk Membiayai Defisit yang Sudah Ditetapkan Bersama DPR

Whats New
Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha Bank Bagong, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

OJK Cabut Izin Usaha Bank Bagong, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Whats New
Gencar Lakukan Buyback Saham di Awal 2023, Bos BRI Pastikan Kondisi Keuangan Tetap Solid

Gencar Lakukan Buyback Saham di Awal 2023, Bos BRI Pastikan Kondisi Keuangan Tetap Solid

Whats New
Masyarakat Bisa Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Pegadaian, Begini Caranya

Masyarakat Bisa Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Pegadaian, Begini Caranya

Whats New
Bantah Food Estate di Kalteng Gagal, Petani di Pulang Pisau: Justru Sejahterakan Masyarakat

Bantah Food Estate di Kalteng Gagal, Petani di Pulang Pisau: Justru Sejahterakan Masyarakat

Whats New
Resmikan Pabrik Daur Ulang Senilai Rp 556,2 Miliar, Luhut:  Ini Bisa Banyak Membuat Lapangan Kerja

Resmikan Pabrik Daur Ulang Senilai Rp 556,2 Miliar, Luhut: Ini Bisa Banyak Membuat Lapangan Kerja

Whats New
Super Air Jet Buka Penerbangan dari Balikpapan ke Bandung, Batam, dan Manado

Super Air Jet Buka Penerbangan dari Balikpapan ke Bandung, Batam, dan Manado

Whats New
Satgas Pangan Bantah Ada Penimbunan 500 Ton Minyakita Milik PT BKP

Satgas Pangan Bantah Ada Penimbunan 500 Ton Minyakita Milik PT BKP

Whats New
Jokowi Sentil Perbankan Margin Bunga Bersih Tinggi, Bos BRI Sebut NIM-nya Turun 33,2 Persen dari 2008

Jokowi Sentil Perbankan Margin Bunga Bersih Tinggi, Bos BRI Sebut NIM-nya Turun 33,2 Persen dari 2008

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+