OJK Cabut Izin Rekapital Sekuritas, Ini Penyebabnya

Penjatuhan sanski tersebut karena Recapital Sekuritas telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam pengumuman yang dikutip Kompas.com, Selasa (4/2/2020), OJK memaparkan, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Recapital Sekuritas Indonesia adalah, Recapital Sekuritas menyampaikan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang menyesatkan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyembunyikan perjanjian Penerbitan Obligasi Tukar antara PT Recapital Rekuritas dengan PT Nexis Inti Persada. Hal itu juga tidak dicatat sebagai penerimaan dana hasil Obligasi Tukar sebagai hutang dalam laporan MBKD.

"Sehingga mengaburkan informasi mengenai nilai MBKD, di mana nilai MKDB PT rekapital Sekuritas Indonesia seharusnya berkurang setelah adanya penerbitan Obligasi Tukar," tulis pengumuman itu, Selasa (4/2/2020).

Selain itu, Recapital Sekuritas juga melanggar Ketentuan angka 2 huruf b Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Peraturan Nomor V.D.5).

Sementara, Direktur Utamanya ditetapkan sebagai pihak yang menyebabkan PT Recapital Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Untuk itu, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 700 juta pada perusahaan dan sanksi sebesar Rp 600 juta pada Direktur Utama, Abi Hurairah.

Tak hanya itu, OJK mencabut izin usaha perusahaan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek serta mencabut izin Direktur Utama sebagai Wakil Perusahaan Efek.

Direktur utama juga dilarang menjadi pengurus, pemegang saham, dan atau pegawai kunci di perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal selama 3 tahun.

"Dengan dicabutnya izin usaha usaha, maka Recapital Sekuritas dilarang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek," pungkas OJK.