Salin Artikel

Aturan New Normal: Jarak Antar-karyawan di Kantor Minimal 1 Meter

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan protokol normal baru (new normal) bagi perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas bekerja.

"Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya," kata Terawan seperti dikutip dalam laman resmi Kemenkes, Senin (25/5/2020).

Salah satu ketentuan dalam new normal adalah perusahaan wajib menerapkan physical distancing dengan jarak antar-karyawan selama bekerja di lokasi kerja, baik kantor maupun industri, minimal 1 meter.

"Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll)," bunyi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja.

Namun, dunia usaha tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan. Peliburan karyawan dalam jangka waktu yang lama dinilai bisa mengakibatkan ekonomi terhenti.

Alasan Jokowi pilih "new normal"

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia akan memasuki tatanan kehidupan baru (new normal). Menurut Presiden Jokowi, masyarakat harus berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19 karena virus itu tak akan hilang.

”Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri (dengan bahaya Covid-19). Kita lawan Covid-19 dengan kedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan ketat,” kata Jokowi.


Di Indonesia, kasus Covid-19 belum menunjukkan penurunan. Sejauh ini, pusat perbelanjaan dan pasar tampak masih dijejali warga. Sebagian abai atas protokol kesehatan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), syarat pelonggaran pembatasan sosial saat Covid-19, selain terjadi penurunan kasus selama tiga pekan, 80 persen kasus harus diketahui data kontak beserta klaster, serta turunnya angka kematian.

Syarat lainnya, jumlah pasien Covid-19 turun dua pekan. Demikian pula angka kematian penderita pneumonia.

Dikutip dari harian Kompas, Peneliti dari Fakultas Psikologi UI yang tergabung dalam Tim Panel Studi Sosial Covid-19, Dicky Pelupessy, mengatakan, saat ini sebagian warga mulai mencapai titik tak peduli terhadap risiko.

”Reaksi alamiah saat terjadi wabah dan bencana adalah kecemasan dan ini memicu respons fight (melawan) atau flight (abai),” ujar dia.

Berdasarkan survei yang dilakukan Panel Studi Sosial Covid-19 terbaru, ditemukan bahwa PSBB ini berdampak pada penghasilan. Ada 17,3 persen responden kehilangan pekerjaaan dan 44,3 persen sebagian besar penghasilannya turun.

Sebanyak 43,4 persen merasa bisa bertahan tanpa bantuan pemerintah. Sisanya bervariasi, ada yang menyatakan bisa bertahan hingga PSBB berakhir 22,1 persen, lainnya hanya dalam beberapa hari.

Ada 10,2 persen orang terdampak psikologis dengan gejala serius. Mereka didominasi kelompok usia 45 tahun ke bawah atau kelompok usia produktif.

Rentang usia 45 tahun ke bawah, dalam bahasa psikologi perkembangan, memasuki tugas perkembangan, meliputi bersosialisasi, berkeluarga, dan menghidupi keluarga.

”Awalnya orang bertahan dan melawan saat tertekan ekonomi dan psikologis,” kata Dicky.

Namun, saat tekanan ekonomi kian kuat dan secara psikologis mereka lelah, respons menjadi tak peduli.

”Turunnya kepercayaan kepada pemerintah karena inkonsistensi dan komunikasi risiko buruk akan menambah sikap abai pada risiko ini, seperti terlihat dengan pengabaian PSBB,” jelas dia.

https://money.kompas.com/read/2020/05/25/070800626/aturan-new-normal-jarak-antar-karyawan-di-kantor-minimal-1-meter

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.