Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Sentil PNBP Benih Lobster Kecil, Susi Bandingkan dengan Harga Rempeyek Udang

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menyoroti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari eskpor benih lobster yang kecil.

Sesuai PP 75 Tahun 2015, tarif PNBP benih krustacea adalah Rp 250 per 1000 ekor benih lobster. Dua perusahaan pengekspor (eksportir) benih lobster, yakni PT ASL dan PT TAM mengekspor masing-masing 37.500 ekor dan 60.000 ekor benih lobster.

Artinya, bila 37.500 ekor benih lobster dikali Rp 250 per 1.000 ekor, negara hanya menerima sekitar Rp 9.375 dari satu kali ekspor.

Sementara dari PT TAM, negara hanya menerima PNBP Rp 15.000 dari 60.000 ekor benih lobster yang diekspor.

"PNBP ekspor bibit lobster Rp 250 per 1.000 ekor. Satu kali ekspor dapat satu bungkus rokok masuk ke rekening negara," sentil Susi dalam unggahan di akun Twitternya, Kamis (25/6/2020).

Bahkan Susi membandingkan PNBP dengan harga rempeyek udang rebon. Menurutnya, PNBP tak lebih besar dari harga peyek udang rebon yang harganya sudah di atas Rp 1.000 per buah.

"Harga peyek udang rebon satu biji saja tidak dapat itu Rp 1.000. Ini lobster punya bibit, lho," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan ekspor benih lobster dikenakan pajak dan besarannya tergantung margin penjualan. PNBP disesuaikan dengan harga pasar.

Dia ingin, pemasukan bagi negara terus berjalan sembari menunggu budidaya di dalam negeri siap. Bila kemampuan budidaya di Indonesia semakin baik, otomatis benih yang ada dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan pembudidaya di dalam negeri.

Artinya, ekspor benih lobster tidak terus menerus dilakukan.


"PNBP ini sangat transparan, lho. Hanya mereka yang mengekspor saja yang bayar, bukan nelayan atau yang cuma berbudidaya. Aturan PNBP pun disesuaikan dengan harga pasar," terang Edhy.

KKP, kata Edhy, memiliki alasan untuk ekspor benih lobster. Alasan utamanya adalah membantu belasan ribu nelayan kecil yang kehilangan mata pencarian akibat dilarangnya ekspor benih lobster.

Larangan itu diatur dalam Permen KP 56/2016 pada masa Susi Pudjiastuti. Peraturan menteri pada masa Susi akhirnya diubah menjadi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Edhy pun menepis, ekspor benih lobster condong ke kepentingan korporasi.

"Ekspor ini tidak hanya melibatkan korporasi tapi juga nelayan. Karena penangkap benihnya kan nelayan. Terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster. Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan, karena akibat ekspor dilarang mereka tidak bisa makan. Mereka tidak punya pendapatan. Ini sebenarnya pertimbangan utama kami," papar Edhy.

https://money.kompas.com/read/2020/06/25/113949026/sentil-pnbp-benih-lobster-kecil-susi-bandingkan-dengan-harga-rempeyek-udang

Terkini Lainnya

Wamenaker Ajak Negara Pasifik dan ASEAN Terus Berkolaborasi dalam Penggunaan TKA

Wamenaker Ajak Negara Pasifik dan ASEAN Terus Berkolaborasi dalam Penggunaan TKA

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di BCA Mobile dan myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di BCA Mobile dan myBCA

Work Smart
Tingkatkan Kepercayaan Investor, PGAS Lunasi Sisa Obligasi Senilai 396 Juta Dollar AS

Tingkatkan Kepercayaan Investor, PGAS Lunasi Sisa Obligasi Senilai 396 Juta Dollar AS

Whats New
Simak Langkah Perencanaan Dana Pensiun Sejak Muda agar Saat Tua Tak Bebani Anak

Simak Langkah Perencanaan Dana Pensiun Sejak Muda agar Saat Tua Tak Bebani Anak

Earn Smart
IHSG Awal Sesi Tancap Gas, Rupiah Masih Lesu

IHSG Awal Sesi Tancap Gas, Rupiah Masih Lesu

Whats New
Harga Bahan Pokok Selasa 28 Mei 2024: Cabai Rawit Merah dan Daging Ayam Naik

Harga Bahan Pokok Selasa 28 Mei 2024: Cabai Rawit Merah dan Daging Ayam Naik

Whats New
Info Biaya Admin BNI Taplus Muda Per Bulannya

Info Biaya Admin BNI Taplus Muda Per Bulannya

Spend Smart
Harga Emas Antam Hari Ini 28 Mei 2024 Naik Rp 6.000, Simak Rinciannya

Harga Emas Antam Hari Ini 28 Mei 2024 Naik Rp 6.000, Simak Rinciannya

Spend Smart
Temukan Indikasi Lazada Langgar Persaingan Usaha, KPPU Lakukan Penyelidikan

Temukan Indikasi Lazada Langgar Persaingan Usaha, KPPU Lakukan Penyelidikan

Whats New
Pemerintah Bakal Pangkas Subsidi Energi pada 2025? Ini Kata Sri Mulyani

Pemerintah Bakal Pangkas Subsidi Energi pada 2025? Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Simak, Ini Cara Ajukan Early Redemption Sukuk Tabungan ST010T2

Simak, Ini Cara Ajukan Early Redemption Sukuk Tabungan ST010T2

Whats New
Sekjen Kemenaker: Green Jobs Tak Bisa Dihindari dan Harus Jadi Prioritas

Sekjen Kemenaker: Green Jobs Tak Bisa Dihindari dan Harus Jadi Prioritas

Whats New
IHSG Berharap ke 'New Blue Chips', Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Berharap ke "New Blue Chips", Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Hasil Merger XL Axiata dan Smartfren Diproyeksi Akan Bernilai 3,5 Miliar Dollar AS

Hasil Merger XL Axiata dan Smartfren Diproyeksi Akan Bernilai 3,5 Miliar Dollar AS

Whats New
Ramai soal Aturan Potongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera, Ini Penjelasan BP Tapera

Ramai soal Aturan Potongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera, Ini Penjelasan BP Tapera

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke