Sri Mulyani: Tidak Mungkin Ekonomi Bangkit Tanpa Sektor Swasta...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sektor swasta maupun korporasi menjadi salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Menurutnya tanpa sektor riil, stimulus yang dikucurkan berupa Program Pemulihan Ekonomi sejumlah Rp 697 triliun tak akan membekas dan memperbaiki sisi permintaan (demand).

Belanja-belanja kementerian/lembaga (K/L) juga perlu digenjot dan pada akhirnya memulihkan daya beli masyarakat.

"Jadi ada anggaran kementerian lembaga, belanja dari Covid-19, dan belanja lainnya. Totalnya adalah Rp 2.739 triliun. Ini adalah fokus untuk mengerakkan ekonomi. Namun meskipun kita melakukan ini, enggak mungkin ekonomi bangkit lagi tanpa sektor swasta, korporasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi video, Rabu (29/7/2020).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, Untuk menciptakan sisi permintaan, pemerintah telah mengeluarkan yang beragam kebijakan agar sektor swasta bisa berkontribusi dalam pemulihan ekonomi.

Dia bilang, perlu ada katalis yang membuat perbankan dan pelaku usaha sinkron, tak saling tunggu-menunggu.

Pasalnya sejauh ini, bank masih berhati-hati menyalurkan kredit kepada korporasi untuk mencegah kredit macet dan krisis likuiditas di kemudian hari. Padahal saat ini, likuiditas bank sangat mencukupi.

Korporasi pun menahan diri untuk mengajukan kredit modal kerja kepada bank karena melihat ekonomi yang belum pulih. Ekonomi yang belum pulih memperlihatkan permintaan masyarakat semakin rendah.

Kalau dua-duanya menunggu, tidak ada katalis, ekonomi berhenti. Mau pemerintah melakukan berbagai upaya, enggak akan bisa. Karena APBN hanya 16 persen dari GDP kita," papar Ani.

Untuk itu, pemerintah menciptakan katalis dengan membuat penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi padat karya. Realisasi modal kerja yang dikucurkan ditargetkan mencapai Rp 100 triliun sampai akhir tahun 2021.

Penjaminan kredit modal kerja korporasi digulirkan melalui special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Penjaminan kredit modal kerja akan diberikan dengan plafon kredit di rentang Rp 10 miliar sampai Rp 1 triliun dengan target mencapai Rp 100 triliun pada 2021.

"Jadi dengan hal ini, bagaimana kita kembalikan lagi aktivitas secara bertahap. Kita semua berikhtiar, enggak ada yang siap. Kalau menunggu siap, ekonominya sudah habis semua," pungkas Ani.