Melonjak, Defisit APBN 2020 Mencapai Rp 330,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, defisit APBN pada 2020 melebar hingga Rp 330,2 triliun.

Angka tersebut meningkat 79,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada Juli 2019, realisasi defisit APBN hanya Rp 183,9 triliun atau 1,16 persen dari PDB.

Bendahara Negara itu pun menjelaskan, defisit APBN tersebut setara dengan 2,01 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau kita lihat APBN kita, penerimaan mengalami tekanan, belanja naik akibat Covid-19. Sehingga ini memberikan dampak ke APBN akan sangat besar. Defisit 2 persen dari GDP kita, sampai akhir tahun diestimasi 6,34 persen dari GDP," ujar Sri Mulyani saat memberikan paparan APBN KiTa secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Lebih rinci dijelaskan, realisasi belanja negara hanya Rp 922,2 triliun. Jumlah tersebut mengalami kontraksi 12,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Adapun penerimaan perpajakan realisasinya Rp 711 triliun, atau minus 12,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Rinciannya, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 601,9 triliun atau terkontraksi 14,7 persen (yoy), sementara penerimaan bea dan cukai Rp 109,1 triliun atau masih tumbuh 3,7 persen (yoy).

"Untuk pendapatan negara dibandingkan tahun lalu minus 12,4 persen. Ini yang harus kita waspadai," jelasnya.

Tekanan juga tercermin dalam realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Per Juli 2020, realisasi PNBP hanya Rp 208,8 triliun atau terkontraksi 13,5 persen (yoy).

Di sisi lain, belanja negara hingga Juli 2020 mencapai Rp Rp 1.252,4 triliun atau tumbuh 1,3 persen (yoy). Meski demikian, pertumbuhannya melambat dibandingkan Juli 2019 yang tumbuh 7,9 persen (yoy).

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 793,6 triliun atau tumbuh 4,2 persen (yoy). Pertumbuhannya juga melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu 9,2 persen (yoy).

Untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 419,6 triliun, tumbuh stagnan dari tahun lalu. Sementara belanja non kementerian dan lembaga Rp 374 triliun, tumbuh 9,5 persen (yoy).

Realisasi transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 458,8 triliun, turun 3,4 persen (yoy). Transfer ke daerah hanya Rp 410,9 triliun atau turun 5,1 persen (yoy), sedangkan Dana Desa Rp 47,9 triliun atau tumbuh 50,7 persen (yoy).