Kemenkop Minta Kepala Dinas Daerah Perbaiki Data terkait Pengusaha Mikro

Tidak sedikit data yang harus di-reject lantaran tidak valid.

"Ada sekitar 8 juta yang kami tolak, kami reject karena datangnya enggak valid waktu kita coba memasukannya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/10/2020).

Menurut dia penyebab data yang masuk tidak valid adalah pengusul atau pendaftar tidak menulis dengan benar mengenai informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), tidak mengisi status pekerjaan dan memberikan alamat yang tidak lengkap.

Sehingga pada saat menginput data, pihaknya mengalami kesulitan karena tidak bisa melakukan verifikasi secara otomatis.

Hanung mengakui, dari 8 juta data yang harus di-reject, ada 30 persen data yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, asal kepala daerah atau dinas yang berasal dari daerah atau kabupaten/kota bisa segera memperbaikinya dengan cepat.

"Makanya saya bilang dan saya minta ke dinas daerah untuk memperbaiki segera data-datanya dengan cepat. Sehingga para pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan dengan cepat," ucapnya.