Pemerintah Akomodasi 100 Nelayan yang Terdampak Operasional Pelabuhan Patimban

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur danTransportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ayodhia GL Kalake menyatakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok ini siap menghubungkan berbagai wilayah produktif di Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, dan sekitarnya.

"Kita terus bersinergi serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan stake holder lainnya untuk finalisasi pembangunan Pelabuhan Patimban,” ujarnya melalui keterangan resminya, Senin (12/10/2020).

Sementara, terkait masalah pemberdayaan nelayan yang terkena dampak dari pembangunan pelabuhan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai bersinergi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban.

"Kami sudah berdiskusi dengan sekitar 100 nelayan di dua tempat pendaratan ikan (TPI) Genteng dan Terungtum. Kami pun siap membantu nelayan, baik berupa pengadaan kapal dan alat tangkapnya maupun permodalannya," ujar Perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Gunaryo.

Hal ini menurut dia penting, karena sebelum ada pembangunan pelabuhan, nelayan dengan kapal di bawah 2 GT bisa menangkap ikan di perairan sekitarnya serta mengantongi sebesar Rp 1,5 juta-Rp 2 juta dari hasil penangkapan ikan tersebut.

Namun diketahui, dengan adanya kegiatan pengerukan pelabuhan, penghasilan nelayan menurun drastis, hanya sekitar Rp 300.000-Rp 500.000 per hari layar. Kini para nelayan harus berlayar lebih jauh lagi sehingga membutuhkan kapal yang lebih besar lagi.

Dalam rapat virtual tersebut, Kepala KSOP Patimban Anwar menyebutkan, jumlah nelayan di 4 TPI (Terungtum, Genteng, Laian, dan Ujunggebang) yang terkena dampak pembangunan Patimban mencapai 1.530 orang. “Mereka butuh bantuan sekitar 648 kapal penangkap ikan berkapasitas 8-10 GT," katanya.

Lebih lanjut, KSOP Patimban juga telah bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) sudah melakukan sejumlah pelatihan bagi masyarakat sekitar lokasi proyek, seperti pelatihan bongkar muat, kuliner, pengoperasian kapal nelayan 10 GT, security, cleaning service, dan lainnya.

Ikut hadir pada rakor tersebut antara lain perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, KKP, Pusat Hidrografi dan Geospasial (Pushidros) TNI AL, Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) dan Himpunan Kawasan Industri (HKI).