Kejar Target Inklusi Keuangan, OJK Fokus ke Wilayah 3T

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Edwin Nurhadi mengatakan, target tersebut bakal dicapai dengan menggenjot daerah yang inklusifitas keuangannya masih rendah, seperti di wilayah timur Indonesia.

"Daerah mana yang kita fokuskan? Di wilayah timur Indonesia dan wilayah 3T (terluar, terisolir, dan tertinggal). Tanpa itu, akan sulit kita mengakselerasi dan mencapai pemerataan keuangan inklusif," kata Edwin dalam dialog industri Tempo secara virtual, Selasa (20/10/2020).

Edwin mengaku, wilayah timur Indonesia memang terkendala banyak hal dalam mencapai target percepatan keuangan inklusif. Sedangkan tingkat inklusi keuangan di wilayah barat dan tengah semakin cepat.

"Yang timur ini agak sulit. Ini kita fokuskan, makanya kita mendorong banyaknya agen-agen Laku Pandai di wilayah tidak terjangkau. Supaya mereka tetap bisa mendapat layanan jasa keuangan di daerah tersebut. Kata kuncinya adalah kita harus sinergi dan komunikasi," ujar Edwin.

Adapun saat ini, pihaknya menyelenggaran Bulan Inklusi Keuangan (BIK) sepanjang bulan Oktober. Penyelenggaraan BIK ini bertujuan agar akses keuangan semakin mudah didapatkan oleh masyarakat.

Dalam BIK, ada beberapa program, antara lain penyaluran kredit UMKM, penyaluran kredit melawan rentenir, tabungan dana pensiun mikro, hingga tabungan pelajar.

"Di daerah, kami dari OJK bersinergi dengan Kemendagri ada 197 Tim Percepatan Akses keuangan daerah. Oleh karena itu program-program yang diinisiasi pemerintah kita sinergikan dalam bulan inklusi keuangan," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada 28 Januari 2020, Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Presiden mengarahkan agar Indonesia bisa mencapai target inklusi keuangan di atas 90 persen pada 2024.

Sementara saat ini, indeks inklusi keuangan di Indonesia yang berada di angka 76,2 persen pada 2019 masih lebih rendah dibanding negara-negara emerging market.

Di India dan China misalnya, indeks inklusi keuangan telah mencapai 80 persen. Indonesia tercatat tertinggal dibanding negara lain di Asean. Pada 2017, indeks inklusi keuangan Malaysia telah mencapai 85 persen, dan Thailand mencapai 82 persen.