Hingga Oktober 2020, BTN Salurkan Kredit PEN Rp 19,01 Triliun

Direktur Finance, Planning, dan Treasury Bank BTN Nixon L. P. Napitupulu mengatakan, dana tersebut sudah disalurkan kepada 63.000 debitur.

"Disalurkan kepada 63.000 debitur yang mayoritas masih terkait dengan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan konstruksi perumahan," kata Nixon dalam konferensi virtual, Kamis (22/10/2020).

Nixon merinci, penyaluran kredit PEN memang didominasi oleh KPR bersubsidi. Kategori kedua adalah kredit komersial, namun biasanya kredit komersial tersebut digunakan untuk konstruksi perumahan.

"By product (didominasi) KPR 54 persen. Sektor perumahan kurang lebih sekitar 87 persen dari 63.000 debitur," papar Nixon.

Adapun penyaluran kredit tersebut didominasi oleh masyarakat di luar Jakarta dan tersebar di 33 provinsi. Sementara penyaluran kredit di luar Pulau Jawa sebesar 24 persen.

Dia bilang, penyaluran kredit tersebut melibatkan 490 unit kerja penyalur. BRI optimistis bisa menggandakan kredit 3 kali lipat dari dana yang ditempatkan oleh pemerintah hingga akhir tahun.

"Kami masih optimistis (bisa menyalurkan) Rp 30 triliun (hingga akhir tahun) sesuai dengan janji BTN. Kalau untuk restrukturisasi kredit per 30 September 2020 sudah terdapat 299.000 debitur dengan total pokok kredit Rp 52,8 triliun," pungkas Nixon.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menempatkan dana pemerintah di Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Bank tersebut harus me-leverage kredit 3 kali lipat dari dana yang ditempatkan.

Rinciannya, untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 15 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 15 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 7,5 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 10 triliun.

Selain bank-bank pelat merah anggota Himbara, pemerintah juga telah menempatkan dana kepada tiga bank syariah dengan total Rp 9,89 triliun. Dengan bunga penempatan seperti yang di bank lainnya yakni 2,84 persen.

Pemerintah pun telah menempatkan dana di 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 11,5 triliun. Dengan rincian BPD Jawa Barat Rp 2,5 triliun, Bank DKI Rp 2 triliun, BPD Jawa Tengah Rp 2 triliun, BPD Jawa Timur Rp 2 triliun, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp 1 triliun, BPD Bali Rp 1 triliun, dan BPD Yogyakarta Rp 1 triliun.

Pemerintah bahkan menambah lagi penempatan dana kepada 4 BPD dengan total penempatan dana Rp 2,8 triliun.