Jembatan Teluk Kendari Diharapkan Dongkrak Ekonomi Sulawesi Tenggara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Teluk Kendari di Sulawesi Tenggara, Kamis (22/10/2020).

Jembatan sepanjang 1,34 km tersebut secara fisik menghubungkan sisi kawasan Pelabuhan Kota Lama dengan sisi Pulau Bungkutoko di Kecamatan Poasia di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dengan dibangunnya Jembatan Teluk Kendari ini, kata Jokowi, konektivitas dan pergerakan manusia dan barang menjadi semakin efisien.

"Dengan demikian daya saing Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari meningkat ditandai dengan tumbuhnya pengembangan usaha-usaha baru," kata Jokowi saat meresmikan Jembatan Teluk Kendari.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Jembatan Teluk Kendari akan mempermudah pergerakan masyarakat yang berada dari sisi kawasan Kota Lama menuju sisi Poasia.

Masyarakat selama ini harus menyeberangi Teluk Kendari menggunakan perahu atau memutari Teluk sejauh 20 km. Adapun Jembatan Teluk Kendari dapat memangkas waktu tempuh dari 30 menit menjadi 3 menit perjalanan.

"Sebagaimana amanat Bapak Presiden, jembatan ini dibangun untuk mendukung pengembangan wilayah Kota Kendari bagian Selatan dan Pulau Bungkutoko yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri, Kendari New Port, dan kawasan permukiman baru yang merupakan pengganti dari kawasan pelabuhan di Kota Lama," kata Hedy dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2020).

Hedy menjelaskan, Jembatan Teluk Kendari akan terhubung dengan jalan nasional dan jalan lingkar luar (Outer Ring Road) Kota Kendari sepanjang 40 km yang menghubungkan Kota Kendari dengan Kawasan Industri di Kabupaten Konawe, sehingga mempermudah mobilitas logistik dari dan menuju ke kawasan pelabuhan baru di Pulau Bungkutoko yang menjadi bagian pengembangan Kota Kendari seluas 66 hektar.

Pembangunan Jembatan Teluk Kendari berada di bawah tanggungjawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari Ditjen Bina Marga dengan kontraktor pelaksana konsorsium PT PP dan PT Nindya Karya.

Biaya pembangunannya bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp 804 miliar melalui skema kontrak tahun jamak (MYC) 2015-2020.