Sebelum Edhy Prabowo Ditangkap KPK, KPPU Tengah Dalami Dugaan Monopoli Ekspor Benih Lobster

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11/2020) dini hari.

Penangkapannya terkait dugaan korupsi dalam ekspor benur atau benih lobster.

Selain oleh KPK, praktik tidak sehat dalam ekspor benih lobster juga tercium oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Lembaga ini sedang dalam tahap pemeriksaan dugaan praktik monopoli pada proses ekspor benih lobster.

Komisioner KPPU Afif Hasbullah menjelaskan, saat ini pihaknya memang sedang meneliti kasus ekspor benih lobster, namun dalam ranah logistik atau forwarding.

Diduga ada monopoli dalam hal penyedia jasa freight forwarding kepada satu pelaku usaha untuk menangani jasa kargo ekspor benih lobster.

Bukan terkait pemberian izin ekspor benih lobster.

"Yang diteliti KPPU terkait persoalan logistiknya atau forwarding-nya. Di mana terdapat kegiatan yang membuat jasa pengiriman terkonsentrasi pada pihak tertentu saja," ungkap Afif kepada Kompas.com, Rabu (15/11/2020).

Afif mengatakan, saat ini pihaknya masih mendalami kasus praktik monopoli tersebut dan memang belum pada tahap menentukan pihak-pihak yang terlapor.

Sejauh ini, KPPU masih melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait, terutama para eksportir untuk dimintai keterangan terkait proses dalam ekspor benih lobster.

"Dugaan ini tentu akan didalami dari prespektif persaingan usaha tidak sehat sesuai domain tugas KPPU. Nanti jika sudah ada hasilnya, akan kami sampaikan. Jadi belum ada terlapor," kata dia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menambahkan, kasus yang diteliti pihak KPPU dan KPK memang memiliki sudut pandang yang berbeda.

Namun, ada kemungkinan bila persoalan keduanya saling berkaitan. 

"Terkait KPK, aspek yang kami teliti berbeda dengan KPK. Kami fokus ke dugaan pelanggaran monopoli jasa kargo ekspornya, bukan ke pemberian izin ekspor. Dalam proses tidak tertutup kemungkinan aspek tersebut juga digali," jelas Deswin.

Oleh sebab itu, lanjut Deswin, tak menutup kemungkinan KPPU dan KPK nantinya akan bekerja sama dalam penanganan kasus ekspor benih lobster tersebut.

Terlebih keduanya memang punya perjanjian bersama.

"Kami memiliki MoU dengan KPK yang memungkinkan kerja sama tersebut, tapi saat ini kami belum bisa memastikan bagaimana dan kapan itu akan dilaksanakan," kata Deswin.

Untuk diketahui, KPPU menemukan adanya persaingan tidak sehat dalam ekspor benih lobster lantaran pengiriman hanya dapat dilakukan melalui satu bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta.

Kondisi itu menciptakan inefisiensi bagi biaya pengiriman dan resiko yang harus ditanggung oleh pelaku usaha terkait bidang ini.

Padahal, berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster dari Wilayah Negara RI ditetapkan adanya 6 bandara yang direkomendasikan untuk pengiriman benih lobster ke luar negeri yang terdiri dari Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Internasional Lombok, Bandara Kualanamu Medan, dan Bandara Hasanuddin Makassar.

KPPU menilai, secara praktek, seharusnya dengan memperhatikan sebaran lokasi pembudi daya lobster, maka biaya yang dikeluarkan eksportir akan lebih murah apabila keenam bandara yang direkomendasikan dapat difungsikan sebagai tempat pengeluaran benih lobster.

Dengan biaya pengiriman domestik yang lebih rendah tersebut, maka harga benih lobster pun bisa lebih bersaing di pasar.

Tingkat risiko mortalitas benih lobster juga akan turun, karena dapat diterima di negara tujuan dalam kondisi segar dan dapat memberikan keuntungan bagi eksportir.