Hashim Djojohadikusumo: Keluarga Kami Tidak Ada Kaitannya dengan PT ACK

Pasalnya perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, yang sempat mengajukan izin ekspor benih lobster pada Mei lalu belum pernah mengekspor benur. Sebab ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi perusahaan Hashim untuk mengekspor benur.

"Dan saya mau tegaskan, keluarga kami termasuk Pak Prabowo tidak ada kaitan dengan perusahaan itu (PT ACK)," kata Hashim di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Dia terang-terangan mengatakan, pihaknya baru mengetahui ada monopoli kargo dalam bisnis ekspor benur saat eks-Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahwa ada perusahaan namanya ACK, saya baru tahu Kamis lalu ada perusahaan izin kargo (PT) ACK. Dan terus terang saja kami sangat dirugikan dengan eksistensi perusahaan itu dan pelaku-pelakunya," ungkap Hashim.

Lebih lanjut Hashim bilang, perusahaannya bukan tengah mendulang kesempatan saat izin ekspor benih lobster kembali dibuka. PT Bima Sakti Mutiara sendiri diketahui telah bisnis di bidang kelautan dan perikanan selama 34 tahun sejak 1986.

Perusahaan yang bergerak di budidaya mutiara ini berusaha mendiversifikasikan usahanya di bidang budidaya lain sejak 5 tahun belakangan.

Namun budidaya lobster tidak pernah dilakukan lantaran mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti melarang benih lobster dibudidaya dan diekspor.

"Saya menduga ada motivasi politik tertentu, untuk menjatuhkan nama keluarga kami. Kami sudah lama berbisnis, tidak pernah kami curang apalagi korupsi, apalagi melanggar peraturan-peraturan yang berlaku," pungkasnya.

Sebagai informasi,penangkapan eks-Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo karena dugaan suap kasus izin ekspor benih lobster menyeret nama keluarga Prabowo dan Partai Gerindra, yang notabene turut ada dalam daftar eksportir benih lobster.

Hashim merasa disudutkan dan dikaitkan karena beberapa media nasional menyebut perusahaannya mendapat jatah ekspor benih lobster.

Pada Juli lalu Edhy Prabowo pun sempat berkilah, jajaran politikus partai dalam daftar calon eksportir bukan dia yang menentukan. Surat perintah diterbitkan oleh tim, yang terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Budidaya, dan BKIPM.

Tim juga melibatkan Inspektorat Jenderal dan diawasi oleh Sekretaris Jenderal. Selama tim tidak mengikuti kaidah, Edhy menegaskan tak segan-segan mencabut izinnya.

"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal," kata Edhy dalam Raker bersama Komisi IV DPR RI, Senin (6/7/2020).