Berencana Tarik Dana dari Bank Syariah Indonesia, PP Muhammadiyah Tunggu RUPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sudah berencana menarik seluruh dana umat yang tersimpan di tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah melangsungkan proses merger (penggabungan).

Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, meski sudah ada rencana, realisasi penarikan dana akan dikaji lebih lanjut terlebih dahulu.

Pengambilan sikap selanjutnya akan dilakukan usai tanggal 1 Februari 2021, ketika bank hasil merger, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi.

"Intinya Muhammadiyah akan diam dulu dan sembari itu Muhammadiyah harus melakukan pengkajian-pengkajian terlebih dahulu terhadap hasil RUPS-nya (Rapat Umum Pemegang Saham)," kata Anwar saat dihubungi Kompas.com Senin (28/12/2020).

Namun, Anwar enggan menjawab lebih jauh mengenai pertimbangan Muhammadiyah jika hasil RUPS tidak sesuai harapan.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan, Muhammadiyah meminta BSI memiliki kebijakan imperatif yang lebih besar kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Muhammadiyah ingin pembiayaan bank minimal 60 persen harus ke UMKM.

"No comment lagi," tuturnya singkat.

Sebagai informasi, Haedar dalam keterangan resminya sempat mengatakan siap menarik dana secara bertahap dari BSI.

Mereka pun siap menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) tentang dana amal usaha dan persyarikatan yang disimpan di BSI.

Juknis nantinya akan diterapkan oleh seluruh pimpinan aman usaha Muhammadiyah di Indonesia.

Semua cabang pun wajib mengikuti intruksi pusat tersebut.

Penarikan dana terjadi karena sistem ekonomi Indonesia belum mampu mewujudkan keadilan sosial yang merata dan terciptanya kemakmuran bagi sebesar-besarnya hajat hidup rakyat sebagaimana cita-cita dari sila kelima Pancasila dan pasal 33 UUD 1945.

"Muhammadiyah memahami bahwa penggabungan tiga bank syariah itu merupakan kebijakan dan kewenangn penuh pemerintahan yang sudah dikaji mendalam. Sehingga organisasi ini menginginkan agar pengelolaan dan manajemen BSI benar-benar dikontrol dengan seksama, transparan, dan akunta sejalan dengan perundang-undangan," kata Haedar dalam keterangan resminya.

"Tidak boleh ada pihak manapun yang menyalahgunakan dan memanfaatkan perbankan Indonesia untuk kepentingan yang bertentangan dengan asas, fungsi, dan tujuannya," lanjut dia.