Bulog Dapat Jatah Impor 80.000 Ton Daging Kerbau di 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk impor daging kerbau sebanyak 80.000 ton dari India pada tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, impor tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Melalui impor ini, maka stok daging untuk kebutuhan nasional, khususnya pada bulan ramadhan dan Idul Fitri, akan dalam kondisi aman.

"Kami sudah ajukan impor daging kerbau, dan sudah diputuskan dalam rakortas (rapat koordinasi terbatas) bahwa Bulog dapat jatah penugasan impor daging kerbau 80.000 ton, tunggal," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu dalam konferensi pers virtual, Rabu (3/1/2021).

Buwas mengatakan, distribusi daging kerbau asal India itu dilakukan bertahap menyesuaikan kebutuhan pasar dalam negeri.

Hal ini untuk menjaga stabilitas harga daging di pasar agar tidak anjlok akibat adanya daging kerbau impor.

"Kami juga ingin jaga stabilitas harga daging lokal supaya tidak jatuh. Jangan sampai impor malah langsung bikin jatuh harga daging lokal," kata dia.

Impor juga dilakukan bertahap untuk menyesuaikan kemampuan supplier, mengingat saat ini India juga masih menghadapi pandemi.

Sehingga kegiatan perdagangan belum normal kembali.

Meski demikian, saat ini Bulog belum melakukan lelang untuk menetapkan supplier daging kerbau dari India yang akan menyuplai ke Indonesia.

Bulog akan segera mengurus administrasi lelang sembari menunggu persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Baru administrasi surat dan ditindaklanjuti dengan undangan secara terbuka kepada calon supplier yang akan jual daging kerbau ke kita. Cepat atau lambat tergantung dari para supplier itu," ujar Buwas.

Buwas mengatakan, berdasarkan pengalaman impor daging kerbau sebelumnya, kemampuan supplier bisa mencapai 10.000-50.000 ton per bulan.

Namun, yang terpenting adalah impor 80.000 ton daging kerbau bisa terealisasi tahun ini untuk menjaga pasokan dalam negeri.

"Daging itu mereka juga menjamin, walaupun nanti secara bertahap. Tapi mereka menyanggupi karena ada kontrak. Jadi begitu ada kontrak lalu ada keterlambatan, yang menanggung itu mereka (supplier di India)," tutup Buwas.